Jakarta, Harian Umum- Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Kabupaten Kepulauan Seribu, Tobaristani, meminta Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad agar mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya, karena kinerja para ASN itu cenderung hanya membudayakan perilaku pemborosan.
"Mereka sering tidak berada di Pulau Pramuka (pusat pemerintahan Pemkab Kepulauan Seribu, red), karena menjelang akhir pekan, bahkan ada yang sebelum akhir pekan, sudah ke darat dan baru kembali ke pulau pada Senin," katanya kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (5/9/2018).
Ia menilai, rutinitas para ASN tersebut merupakan kegiatan pemborosan, baik waktu, biaya dan kinerja.
Menurut pengamatannya, hal ini terjadi karena Pemkab tidak bisa merangkul dan menyolidkan para ASN itu agar menjadi aparat negara yang layak dicontoh dan diteladani.
"Pada Senin (3/9/2018) lalu saya dikagetkan oleh adanya media yang memberitakan bahwa Bupati menyambut kedatangan ASN di Dermaga Plaza Kabupaten, Pulau Pramuka, yang baru tiba dari Dermaga Pantai Marina, Ancol, Jakarta Utara. ASN itu bukan baru kembali dari penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus hingga 2 September, melainkan habis mengunjungi keluarganya di darat," katanya.
Dia menilai, tak masuk akal jika Bupati menyambut pegawainya yang baru pulang "mudik" dari daratan Jakarta, dan bukan dari sebuah event yang dapat memgharumkan nama Kabupaten Kepulauan Seribu karena pegawai itu berorestasi di event tersebut.
"Saya melihatnya, tindakan Bupati yang dikesankan sebagai sebuah penyambutan oleh media tersebut, merupakan bentuk sindiran karena kegemaran para pegawai yang mudik ke daratan di Jakarta untuk berkumpul dengan keluarganya. Bupati mungkin kecewa oleh kebiasaan anak buahnya itu," kata dia.
Atas dasar tersebut, Toba menyarankan Bupati agar mengevaluasi kinerja para ASN-nya, termasuk yang bertugas di bidang tata pemerintahan, dan berupaya menghentikan kebiasaan buruk itu.
"Saya salut Bupati telah memberi contoh karena Beliau sangat rajin berada di Pulau, bukan lebih banyak berada dpdi Tanjung Priok, Jakarta Utara,. Seharusnya para ASN itu malu," tegasnya.
Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibukota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, namun faktanya para pejabat di kabupaten ini, termasuk Bupati dan wakilnya, juga memiliki kantor di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tepatnya di Gedung Mitra Praja. Gedung ini milik Pemprov DKI.
Karena memiliki dua kantor dan para pejabat di Pemkab pun rata-rata merupakan warga Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, mereka pun lebih banyak berada di kantornya yang berada di Jakarta Utara itu dibanding di Pulau Pramuka, sehingga praktis kinerja mereka tidak semaksimal pemerintahan di lima wilayah kota administrasi di Jakarta, termasuk jika dibandingkan dengan Pemkot Jakarta Utara.
Tak heran jika pada 13 November 2017 silam, saat posisi jabatan bupati Kepulauan Seribu masih diduduki Irmansyah, Gubernur Anies Baswedan meminta Bupati Kepulauan Seribu dan jajarannya untuk mengumpulkan keluhan warga untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
"Jadi, jangan sampai ada permintaan-permintaan kepada bupati Kepulauan Seribu yang tidak direspons dengan baik dan cepat," ujar Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, Anies juga menginstruksikan semua jajaran pejabat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk bekerja lebih keras lagi, karena pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, dan telekomunikasi di Kepulauan Seribu masih harus terus digenjot.
"Tidak boleh pembangunan di Kepulauan Seribu dibiarkan seperti selama ini. Kalau di Ibukota saja wilayah kepulauan tidak tertangani dengan baik, bayangkan wilayah kepulauan di tempat-tempat lain," imbuh mamtan Mendikbud tersebut.
Tak hanya itu, untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Seribu, Anies telah membentuk satuan kerja atau task force yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta.
Toba mengatakan, ia percaya Bupati Husein Murad dapat memenuhi harapan gubernur dan juga harapan masyarakat Kepulauan Seribu, Namun selain memberikan contoh, Bupati juga hendaknya melakukan penyegaran agar memiliki tim yang solid, loyal, dan mau bekerja keras membangun Kepulauan Seribu.
"Bupati hendaknya juga tegas kepada bawahannya dan jangan bosan melakukan Sidak (inspeksi mendadak) karena setiap ada hari kejepit nasional, misalnya ada hari libur pada Selasa atau Kamis., para ASN biasanya akan menghilang lebih lama untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya di darat. Bila Selasa tanggal merah, mereka yang sudah mudik ke Jakarta pada Sabtu, biasanya baru masuk pada Rabu. Jika tanggal merah jatuh pada Kamis, mereka yang pulang Kamis sore seusai jam kerja, baru kembali ke pulau pada Senin," katanya.
Toba yakin jika semua saran ini dilakukan, sinergitas antarpejabat dan ASN di Pemkab Kepulauan Seribu dapat berjalan dengan lebih baik, dan percepatan pembangunan berjalan lancar.
Hal senada dikatakan Korlap Amarta untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan, Abdul Syukur,. Ia bahkan menyarankan, agar kinerja Pemkab lebih maksimal, Bupati sebaiknya merekrut putra-putri dari pulau yang memang sudah terbiasa tinggal di lingkungan seperti Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga ke depan perilaku boros yang selama ini dipertontonkan ASN Pemkab pun perlahan-lahan akan terkikis.
"Yang jadi masalah selama ini kan karena banyak ASN Pemkab yang bukan orang Kepulauan Seribu. Karena itu ini juga perlu menjadi perhatian gubernur agar jika ada mutasi pegawai untuk ke Kepulauan Seribu, sebaiknya yang dimutasi adalah ASN yang memang merupakan warga kepulauan ini," tegasnya.
Konon, mengapa ASN gemar meninggalkan pulau, karena jumlah mess di Pulau Pramuka masih kurang memadai, sehingga alasan kangen keluarga pun menjadi alasan para ASN untuk meninggalkan pulau. (rhm)
