Jakarta, Harian Umum- Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, menilai, keberanian Anies Baswedan menyegel Pulau Reklamasi C dan D beserta bangunan-bangunannya, akan semakin mendongkrak popularitas gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
"Ini akan mendongkrak pamor Anies, dan bila ini dikorelasikan dengan fakta bahwa selama ini dia dikait-kaitkan dengan Pilpres 2019, maka dengan sendirinya ini juga mendongkrak elektabilitasnya," kata Sugiyanto kepada harianumum.com melalui telepon, Kamis (7/6/2018) malam.
Menurut aktivis yang akrab disapa SGY itu, kini setiap orang bisa melihat bahwa meski Anies berlatar akademisi dan non militer, namun ia memiliki nyali yang tak kalah dengan seorang militer.
"Tak hanya itu, kini orang juga melihat bahwa Anies adalah sosok yang konsisten dan tak suka ingkar janji. Ini kelebihan yang tak dimiliki kebanyakan politikus di Indonesia. Dia bisa menjadi fenomena, dan penyegelan Pulau C dan D beserta bangunan-bangunnya bahkan bisa menjadi tiket buatnya maju di Pilpres 2019, baik sebagai Capres maupun Cawapres," katanya.
SGY yakin, jika Anies diusung di Pilpres 2019, termasuk sebagai Capres, dia akan menang.
"Jadi kalau partai-partai non pengusung Presiden Jokowi ingin memenangkan Pilpres, usunglah Anies sebagai Capres," katanya.
Ketika ditanya apakah partai non pengusung Jokowi yang dimaksud adalah Gerindra, PKS dan PAN yang sudah pasti mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres? SGY mengatakan; "Partai mana saja".
Penyegelan Pulau C dan D oleh Anies, jelas SGY, dapat menjadi simbol perlawanan anak bangsa terhadap para Taipan yang selama ini terkesan dapat melakukan apa pun yang diinginkan, termasuk dengan mengangkangi dan melanggar peraturan, sehingga timbul ketidakadilan bagi masyarakat, baik dari segi sosial, perekonomian maupun hukum.
Selain itu, penyegelan ini sekaligus isyarat dari Anies kepada para oknum pejabat negara yang selama ini membackingi para Taipan itu, bahwa ia telah menabuh genderang perang, dan ia akan melawan siapa pun yang telah bertindak tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan bersekongkol untuk mengangkangi serta melanggar aturan perundang-undangan itu.
"Apa yang dilakukan Anies ini sama dengan yang dilakukan Mahathir Muhammad yang kini, di usia 93 tahun, kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia," katanya.
Ia menjelaskan, di bawah PM Najib Razak, sejak 2016 pengembang asal China, Country Garden, membangun empat pulau reklamasi di wilayah Iskandar Malaysia yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Tuas, Singapura, dan di atas pulau itu didirikan kota baru bernama Forest City.
"Di bawah pemerintahan Razak, kondisi Malaysia juga mirip Indonesia saat ini dimana investor China membawa tenaga kerja dari negaranya, sehingga pekerja pribumi di sana tersingkir," katanya.
Maka, kata SGY lagi, saat ini Anies benar-benar layak dijuluki "The Golden Boy", sehingga partai mana pun yang mengusung dia, akan memang.
Seperti diketahui, meski belum secara resmi dideklarasikan dan baru pada Agustus 2018 nanti didaftarkan ke KPU, poros PDIP yang di dalamnya terdapat Partai Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB, PKPI dan PSI, sudah memastikan akan mengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2019, sementara poros Gerindra, PKS dan PAN akan mengusung Prabowo Subianto.
Partai Demokrat masih abu-abu karena belum menyatakan akan mengusung Jokowi atau Prabowo, dan bahkan membuka peluang untuk membentuk poros ketiga bersama PKB dan PPP.
Meski demikian, saat Rapimnas Demokrat pada Maret 2018 lalu, Ketum partai itu, SBY, memberi isyarat akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019, dan dia juga dikabarkan tengah berjuang untuk menjadikan AHY, anak sulungnya, agar dapat menjadi Cawapres Jokowi.
Di sisi lain, nama Anies dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat masuk radar Gerindra untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai Cawapres, namun masalahnya PKS telah mengajukan sembilan nama untuk dipilih sebagai Cawapres Prabowo, sementara PAN mengajukan ketua umumnya, Zulkufli Hasan.
Anies menyegel Pulau C dan D pada Kamis (7/6/2018) dengan mengerahkan 300 personel Satpol PP.
Ia mengatakan, penyegelan ini untuk memastikan bahwa semua pihak, baik ekonomi lemah maupun kuat, akan ditindak bila melanggar peraturan.
“Semua adalah bagian dari yang memastikan bahwa Jakarta itu tertib dan teratur. Bagi pelanggar yang punya sosial ekonomi lemah maupun kuat, semuanya akan ditindak oleh Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
Pulau C dan D yang dibangun PT Kapuk Naga Indah, dibangun tanpa disertai izin dan analisis masalah dampak lingkungan (Amdal). Pembangunan pulau-pulau ini juga direkomendasikan Rizal Ramli saat menjadi Menko Kemaritiman, agar dihentikan, namun Rizal kemudian dicopot Presiden Jokowi dan diganti Luhut Panjaitan.
Oleh Luhut, pembangunan pulau-pulau itu diperbolehkan untuk diteruskan. Bahkan yang ajaib, BPN Jakarta Utara kemudian menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kedua pulau tersebut. (rhm)
