Jakarta, Harian Umum- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mencurigai ada sesuatu di balik kemarahan Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kamis (21/12/2017), saat kajian tentang reklmasi.
"Bestari mungkin terlalu emosional, tapi saya melihat bisa saja ini cuma akting karena dia termasuk wakil rakyat yang mendukung proyek reklamasi dan yang namanya disebut-sebut dalam persidangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura (RTRKSP) Jakarta," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Pegiat LSM senior yang telah puluhan tahun malang melintang di Ibukota ini menambahkan, jika benar kemarahan Bestari itu hanya akting, maka berarti dia sedang menunjukkan sikap balas budi, sekaligus menunjukkan kepada para pengembang reklamasi bahwa dia membela mereka.
"Adanya keberpihakan anggota Dewan kepada proyek itu memang menyedihkan, sekaligus memprihatinkan, karena proyek itu ditolak warga yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta, sehingga seharusnya mereka berpihak ke rakyat, bukan membela kepentingan pengembang," imbuhnya.
Pria kelahiran Maluku lebih dari 70 tahun lalu itu pun meminta Gubernur Anies Baswedan agar mendesak KPK segera menuntaskan kasus suap reklamasi yang jika ditilik dari BAP para saksi maupun dakwaan jaksa, melibatkan banyak anggota DPRD DKI.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bestari mendadak digunjingkan warganet karena marah-marah di Bappeda, Kamis (21/12/2017), dan kejadian itu diposting aktivis Zeng Wei Jiang di akun Facebook-nya.
"Anggota DPRD Nasdem Bestari Barus ngotot teruskan reklamasi. Dia marah-marah di Gedung Bappeda lantai 22. Dia tolak petisi anti reklamasi dari alumni ITB," kata Zeng untuk memberi caption pada foto yang ia posting.
Foto itu memperlihatkan sosok Bestari Barus yang nampak sedang sangat marah sambil memegang berkas.
Saat dikonfirmasi, Bestari membantah kalau ketegangan itu karena masalah reklamasi.
"Ketegangan itu bukan tentang reklamasi, tapi tindakan orang orang itu yang mengusir M.Taufik selaku pimpinan DPRD yang diundang resmi. Gak jelas lagi apakah mereka ini intlektual atau bergaya preman," katanya melalui pesan WhatsApp.
Ia menambahkan, kalau tindakan model preman dibawa-bawa ke gedung Balaikota, pastilah siapapun keberatan.
"Apalagi datangnya dari kelompok yang mengatasnamakan intlektual akademisi yang hebat-hebat," pungkasnya.
Namun saat dikonfirmasi usat shalat Jumat di DPRD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik membantah diusir para alumnus ITB.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, ia dan Bestari ke Bappeda karena diundang untuk menghadiri kajian tentang reklamasi.
"Akademisi yang hadir di situ bukan cuma dari ITB, tapi dari beberapa perguruan tinggi," jelasnya.
Selama kajian berlangsung, lanjutnya, dari perguruan tinggi menyampaikan paparan. Ia dan Bestari hanya mendengarkan.
"Tapi saat saya paparan, orang-orang dari perguruan tinggi itu menunjukkan kelakuan yang nggak pantas sebagai akademisi, mereka terus menerus celetak-celetuk. Itu sama sekali nggak pantas. Mereka hanya pintar berteori," sungutnya.
Taufik mengaku, saat paparan antara lain ia membagi reklamasi menjadi tiga, dan meminta para alumni itu mengkaji ketiga proyek tersebut. Ketiganya adalah reklamasi PLTU Ancol, reklamasi Marina Pluit dan Kamal Muara.
"Karena mereka celetak celetuk terus, saya marah dan say bilang, kalau mereka begitu terus, saya keluar. Dan mereka neriaki saya agar keluar. Ya, saya keluar," tegasnya.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengaku sangat menyesalkan kelakuan para alumnus itu dan berharap lain kali mereka bersikap sebagaimana layaknya kaum terpelajar.
Seperti diketahui, sejauh ini kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP hanya menjerat 3 orang dan ketiganya telah divonis Pengadilan Tipikor.
Ketiganya adalah mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi, Dirut PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Wijaya dan Personel Assistant to President Director PT Agung Podomoro Land Tbk Trinanda Prihantoro. (rhm)
