Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah mengevaluasi program pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) target selesai beberapa tahun ke depan. Menurutnya program tersebut kini berdampak pada kekhawatiran masyarakat terkait wacana penyederhanaan golongan listrik.

"Proyeknya kini sedang membebani keuangan PLN dan berusaha dilemparkan ke pundak konsumen dengan penyederhanaan golongan listrik. Seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat," katanya, Minggu (19/11/2017).

Fadli mengatakan, PLN saat ini mempunyai hutang jangka pendek Rp 186,09 triliun yang harus dilunasi tiga tahun mendatang. Dan dalam internalnya sendiri sedang mengalami masalah keuangan dengan kondisi korporasi mengalami penurunan saldo kas bersih di bawah batas wajar.

Dengan kondisi seperti itu, ditambah penugasan dari pemerintah mengenai program pembangkit listrik 35.000 MW, PLN mau tidak mau berusaha mencari keuntungan, salah satunya disebut Fadli dengan wacana penyederhanaan golongan daya listrik.

Sementara itu pihak PLN mengungkapkan wacana penyederhanaan golongan daya listrik bertujuan memudahkan pelanggan yang ingin beralih ke daya lebih besar tanpa dibebankan biaya tambahan seperti dahulu. Tetapi,  Fadli melihat walau pelanggan tidak membayar biaya penambahan daya, pasti pengeluaran lebih jika masyarakat beralih ke daya yang lebih besar. 

"Saat ini kita sudah surplus listrik, sehingga proyek 35.000 MW patut dipertanyakan urgensinya," tutur Fadli.

Berdasarkan data pihak PLN sendiri, proyeksi kebutuhan listrik pada 2019, dengan angka beban puncak hanya mencapai 59.863 MW. Sementara jika program 35.000 MW rampung, akan ada kapasitas listrik sebesar 88.585 MW yang berarti ada potensi 40 persen dari total kapasitas listrik tersebut tidak terpakai.(tqn)