Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan supaya Dinas Pendidikan percepat pengkajian program Sekolah Swasta gratis.

Rekomendasi dibacakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di pertemuan Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi pada Raperda mengenai Perubahan APBD Tahun Bujet 2024.

Dia yakini, bila sekolah swasta gratis dapat selekasnya diaplikasikan karena itu banyak masalah pendidikan yang sanggup ditangani.

Seperti permasalahan ijazah ketahan, tidak meratanya bansos (bantuan sosial) Kartu Jakarta Pintar (KJP), sampai putus sekolah karena orang-tua tidak sanggup bayar SPP.

"Komisi E menggerakkan pemercepatan penerapan sekolah swasta gratis di DKI Jakarta," tutur Jhonny di pertemuan Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Disamping itu, Komisi E merekomendasikan supaya Dinas Pendidikan mempersiapkan sekolah unggul khusus warga berpendapatan rendah (MBR) atau warga tidak sanggup.

"Komisi E menggerakkan penyediaan sekolah favorit untuk orang miskin," papar Jhonny.

Tidak cuma menggratiskan ongkos sekolah, tetapi kenaikan kualitas dan kualitas fasilitas prasarana perlu dipertingkat, ingat sekarang telah zaman era digital.

"Menggerakkan sarana mengajar-belajar dengan memakai Smartboard dan penyediaan netbook di sekolah," pungkas Jhonny.