Jakarta, Harian Umum - Ekonom yang juga CEO Nusantara Centre, Yudhie Haryono, menyakini pemerintah juga akan menaikkan BBM subsidi seperti Pertalite, setelah menaikkan harga BBM Nonsubsidi, termasuk Pertamax.
"Kalau dari sisi fiskal, memang pemerintah butuh duit, dan yang paling cepat mendapatkan uang itu adalah lewat BBM," kata Yudhie di Depok, Jawa Barat, kemarin.
Diakui, saat ini pemerintah kesulitan memenuhi kas negara dari sektor pajak, karena jika merujuk pada data Kementerian Keuangan, pada tahun 2025 lalu pemerintah mengalami shortfall (tidak mencapai target), meski pada semester 1-2026 pemasukan dari sektor ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Namun, di sisi lain, data Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa per Mei 2026 APBN defisit Rp180,4 triliun atau sebesar 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan utang jatuh tempo yang harus dibayar pada tahun 2026 ini mencapai Rp833,96 triliun.
"Sementara kita, juga para elit, sudah lama tahu bahwa perampokan terhadap uang kita itu luar biasa, tapi tidak bisa ditangkap karena ada adagium negara hukum, sehingga membutuhkan audit yang tidak mudah," imbuh Yudhie.
Selain itu, lanjut dia, modus para "perampok" uang negara, seperti dengan melakukan under invoicing transfer pricing, mark up dan lain-lain sudah sangat canggih.
"Maka, satu-satunya cara untuk mendapatkan duit dengan cepat adalah dengan menaikkan harga BBM, terutama nonsubsidi karena asumsinya konsumen BBM jenis ini yang merupakan kalangan kelas menengah, masih punya uang," lanjut Yudhie.
Ia meyakini pemerintah juga akan menaikkan BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, akan tetapi kapan waktunya, tergantung pada kecepatan Kementerian Keuangan untuk menutup defisit APBN.
Seperti diketahui, berakumulasi dengan masalah yang lain, termasuk korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tudingan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan gejala akan kembali menggunakan sistem ororiterianisme sebagaimana di era Orde Baru, yang ditandai dengan revisi UU TNI, kebijakan pemerintah menaikkan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250/liter, memicu gejolak yang antara lain disalurkan melalui aksi demo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat pada Jumat (12/6/2026).
Yudhie meyakini kalaupun nanti pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, tidak akan terjadi penggulingan terhadap pemerintah, apalagi kudeta
"Karena saya rasa pemerintah telah melakukan simulasi; kalau harga BBM dinaikkan sekian siapa yang bergerak, siapa yang biayai, di kota-kota mana mereka akan bergerak, dan hasil simulasi itu memberikan indikasi bahwa tidak akan ada gerakan besar. Mungkin karena selama ini kelas menengah absen dalam gerakan mahasiswa dan buruh, dan karena pemerintah juga telah melakukan berbagai antisipasi, termasuk dengan menarik para tokoh buruh ke dalam kekuasaan," kata Yudhie.
Ia meyakini dengan menarik tokoh buruh seperti Jumhur Hidayat dan Said Iqbal ke lingkar kekuasaan, maka pemerintah meredam kelompok-kelompok yang terdampak ketika harga BBM subsidi dan nonsubsidi dinaikkan.
Ketika disinggung soal alasan pemerintah menaikkan harga BBM akibat dampak kenaikan harga minyak global yang dipicu perang AS-Israel terhadap Iran, Yudhie menepisnya.
"Dampak itu ada, tapi kecil sekali karena kita masih bisa mendapatkan minyak dari Afrika dan dari negara lain yang harganya jauh di bawah harga pasar secara umum. Selama ini minyak seperti itu sulit didapat karena mafia minyak bekerja secara internasional. Nah, perang Iran itu membuka keran minyak yang selama ini "diharamkan" oleh oligarki minyak untuk digunakan," bebernya.
Yudhie menegaskan bahwa alasan utama pemerintah menaikkan BBM Nonsubsidi adalah untuk menutup defisit APBN.
"Alasan utama dan satu-satunya karena pemerintah tidak punya uang," katanya. (rhm)
