TANGSEL, HARIAN UMUM - Setelah Fraksi Gerindra menyatakan bahwa ada kejanggalan pada Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangsel turut berkomentar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menuturkan bahwa penggunaan data yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan diduga fiktif. Hal tersebut terbukti saat tetangganya yang terbilang mampu, turut mendapatkan PBI.
"Jangan seenaknya aja pake uang rakyat. Tetangga saya juga heran kok dia dapat PBI, padahal dia mampu. Untungnya dia menolak dan melakukan bayar mandiri. Ini menghancurkan uang rakyat yang tidak sesuai peruntukannya," kata Alex kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).
Alex menyatakan, dinas terkait semestinya menggandeng pihak ketiga guna validasi data penduduk Tangsel yang memang layak dibantu lewat PBI.
"Niatnya baik (PBI dari APBD). Dinkes dapat data dari mana? Ambil data dari Disdukcapil, dicek lagi di lapangan. Kan bisa dilihat dari area tempat tinggal. Kerjasama dengan universitas di Tangsel untuk pendataan," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi menyatakan jika anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dibagi dengan jumlah iuran yang telah diatur oleh Undang-undang senilai Rp.23 ribu, akan menghasilkan angka 5.765.019,17 orang.
"Masa iya orang ada koma-komanya. Saya setuju jika ada kejanggalan pada pembayaran premi tersebut," kata Syawqi saat dikonfirmasi melalui pesan whatsappnya, Rabu (27/11/2019).
Hingga saat ini Kepala BPJS Kesehatan Tangsel, Zaenal Sambas belum dapat dimintai keterangan. Informasi dari Kepala BPJS Kesehatan Tangsel akan dimuat, ketika wartawan sudah mendapatkan keterangan.
