Jakarta, Harian Umum - Aliansi Perisai (Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme) menyebut kehidupan di Indonesia semakin memburuk di era pemerintahan Prabowo Subianto, dan menyerukan agar peringatan Mayday pada Jumat (1/5/2025) jangan lagi diselenggarakan seperti orang tengah berpesta atau berwisata.
Seruan itu disampaikan melalui konferensi pers Kamis (30/5/2026) di Sekretariat GMKI Jakarta Selatan dengan tema 'Mayday bukan Pesta!
Peringati Hari Buruh Internasional dengan Perlawanan Rakyat; Bersama Rakyat Lawan Perang Imperialis!".
Perisai terdiri berbagai organisasi lintas sektoral, antara lain Serikat Buruh, Serikat Tani, ojek online dan mahasiswa.
"Untuk peringatan Mayday besok, kami akan melakukan aksi, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah seperti Bandung, Semarang Surabaya Bali Yogya, Sulawesi, Kalimantan dan juga Hongkong oleh buruh migran kita yang ada di sana," kata Juru Bicara Aliansi Perisai, Saiful Wathoni.
Ia menjelaskan mengapa Perisai tak ingin peringatan Mayday dilakukan seperti orang yang sedang berpesta atau berwisata, karena kehidupan di Indonesia, khususnya yang dialami kalangan buruh/pekerja, dan masyarakat kelas bawah, semakin buruk.
"PHK makin banyak, karena pada Januari-Maret saja ada lebih dari 8.000 buruh yang di-PHK, skema pengupahan yang kejam, dan skema kerja pun sangat buruk karena ada perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya lebih dari 8 jam.per hari. Ini bentuk perbudakan modern. Skema ini juga terjadi di sektor pertambangan dan perkebunan," katanya.
Di pedesaan, lanjut dia, perampasan tanah kian menggila, sebagaimana yang terjadi di Banten dan Sulawesi. Pelakunya bukan cuma swasta, tapi juga negara, karena Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) saja hingga April 2026 ini telah menyita 5 juta hektar, naik 1 juta hektar dibanding tahun lalu. Sementara Batanas (Bank Tanah Nasional) telah menyita tanah seluas 730.000 hektar.
'Di era Prabowo kedudukan tuan tanah makin eksis," tegas Saiful.
Ia mengkritik lawatan Prabowo yang terlalu sering, akan tetapi hasilnya justru merugikan negara, seperti masuknya Prabowo ke Board of Peace (BoP) yang membuat Indonesia dikritik publik di dalam dan di luar negeri karena dianggap kini bersekutu dengan AS dan Israel, tetapi meninggalkan Palestina; menandatangani Agreement Reciprocal Trade (ART) yang merugikan.Indonesia tapi menguntungkan AS; dan membuat kesepakatan untuk memberi akses udara bagi pesawat militer AS.
"Kami menilai dia ini kok kayak makelar, karena kunjungannya ke.luar negeri seperti bertujuan untuk menjajakan aset negara," imbuh Saiful.
Sementara di sisi lain, lanjut dia, Prabowo tidak. mampu mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat, seperti upah buruh yang murah, harga kebutuhan yang terus naik, bahkan seperti tak punya langkah untuk menyelamatkan negara dari kelangkaan gas, BBM dan pupuk.
Hal senada dikatakan pimpinan GMKI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se. Pria yang akrab disapa Dendy Se ini juga menyoroti reshuffle kabinet yang telah dilakukan Prabowo hingga lima.kali, tapi reshuffle-reshuffle itu tidak membawa perubahan apapun, apalagi yang membawa negara ini menjadi lebih baik.
"Indonesia saat ini tidak berdaulat, sehingga tak mampu melaksanakan pembukaan UUD 1945. Jadi, yang makar rezim karena tidak melaksanakan pembukaan.UUD 1945," katanya.
Dendy Se bahkan mengaku bingung bagaimana sebenarnya wajah Indonesia, karena negara seperti tidak punya tujuan untuk menyejahterakan rakyat.
"Bahkan kini kampus-kampus dijadikan hamba, karena MBG pun kini dipaksakan masuk kampus," katanya.
Syaiful menegaskan, dengan kondisi yang seperti ini, maka tidak pantas jika peringatan Mayday dilakukan dengan seperti orang berpesta atau wisata.
"Sangat konyol kalau sejarah perjuangan kita ini peringatan hanya dengan pest pora," tegasnya.
Seperti diketahui, setiap aksi buruh, termasuk saat MayDay, peringatan bukan hanya dilakukan dengan orasi, akan tetapi juga dengan menyetel musik keras-keras sambil ada yang berjoget-joget, dan selfie-selfie. (rhm)
