Teheran, Harian Umum - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran memastikan bahwa sanksi ekonomi terbaru yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada negaranya, tidak akan membuat Iran takluk dan menuruti kemauan AS.
Hal itu disampaikan Kemenlu Iran melalui pernyataan yang dirilis Jumat (21/8/2926),
"Dalam pernyataan itu, Kemenlu Iran bahkan menilai bahwa sanksi baru itu bukan hanya pertanda lain dari kelanjutan permusuhan dan kebencian para pembuat kebijakan AS terhadap rakyat Iran yang telah berlangsung selama 73 tahun, melainkan juga menjadi bukti bahwa AS merupakan negara anti-kemanusiaan, pelanggar hukum internasional, dan arogan," kata Fars News mengutip pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan itu, lanjut Fars, Kemenlu Iran juga tanpa ragu mengatakan, bahwa sanksi ekonomi AS terhadap Iran, yang menargetkan hak asasi manusia setiap warga negara Iran, merupakan contoh "terorisme ekonomi" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sanksi-sanksi itu, yang muncul setelah perang yang dipaksakan oleh AS dan Israel, hanya memperpanjang daftar kejahatan yang dilakukan AS terhadap Iran.
"Kemenlu Iran menegaskan bahwa sanksi baru itu tidak akan memiliki pengaruh sedikit pun terhadap tekad rakyat Iran untuk melindungi kemerdekaan, martabat, dan kedaulatan nasional Iran," imbuh Fars.
Sambil mengecam keras tindakan AS yang dianggap mengintensifkan sanksi ilegal dan anti-kemanusiaan terhadap bangsa Iran, Kemenlu menegaskan bahwa Republik Islam Iran teguh dan bertekad dalam membela keamanan dan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi serangan dan tekanan militer, ekonomi, politik, dan psikologis AS.
"Kemenlu mengatakan, dengan mengandalkan kemampuan nasionalnya yang tak tertandingi dan mempertimbangkan pengalaman tujuh dekade perlawanan habis-habisan terhadap kebijakan tekanan, intervensi, agresi militer, dan terorisme negara Amerika terhadap Iran, Republik Islam Iran akan menggunakan semua alat dan kapasitas untuk menolak kejahatan musuh Amerika-Zionis dan untuk melindungi kepentingan nasional Iran," pungkas Fars
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kegagalan Presiden AS Donald Trump untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan dengan melakukan serangan militer pasca penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Islamabad pada Juni 2026 yang dilanggar sendiri oleh AS, membuat Trump merubah strategi.
Alih-alih makin gencar menyerang, Trump memutuskan untuk mengintensifkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan mengisolasi ekonomi negara itu, serta mengancam akan memberikan konsekuensi yang luar biasa bagi negara manapun yang membantu Iran atau berbisnis dengannya.
Trump tidak memerinci konsekuensi yang dimaksud, akan tetapi diketahui bahwa perubahan strategi itu dilakukan karena persenjataan AS telah menipis akibat 6 bulan berperang melawan Iran, dan perang itu juga telah menyedot biaya hingga lebih dari 50 juta dolar AS. (man)