Jakarta, Harian Umum-Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi kantor kecamatan Mampang Prapatan. Pasalnya, kondisi kantor layanan masyarakat di Mampang Prapatan Jakarta itu terlihat kumuh.

"Kondisi Kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang sangat tidak layak dan mengalami kebanjiran saat hujan. Padahal keberadaan Kantor Kecamatan merupakan hal penting untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Mujiyono, di Jakarta, Jum'at (4/9).

Menurutnya, pada tahun 2019 kegiatanpengadaan lahan kantor Kecamatan gagal dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran sesuai SE Sekretaris Daerah No. 100/2019. Kini, pihaknya mendesak agar pada kegiatan pengadaan lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 ini.

"Saat ini banyaknya keluhan dari masyarakat terkait
menurunnya kualitas pelayanan, kami meminta dilakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh kecamatan/kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Dia mengungkapkan, pagu anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Kota Jakarta Selatan cukup tinggi. Dalam pembahasan penggunaan anggaran APBD 2019, realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp1,16 triliun atau sebesar 88,15%.

"Realisasi untuk BL pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp54,57 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp165,7 miliar atau hanya terealisasi sebesar 32,94%. Sementara realisasi BTL sebesar Rp406,51miliar atau sebesar 98,1%," ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran ini, lanjutnya, disebabkan oleh tidak terserapnya kegiatan dengan pagu anggaran yang besar seperti: Kegiatan Pengadaan Lahan Kantor Camat Mampang Prapatan sebesar Rp89,8 miliar karena adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Sekda Nomor 100 tahun 2019. (hnk)