Washington, Harian Umum - Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5/2026) waktu setempat mengumumkan bahwa Washington akan memulai operasi mengawal kapal-kapal asing yang terdampar di Laut Oman dan Teluk Persia, karena tak diizinkan melewati Selat Hormuz oleh Iran.
Operasi yang dilaksanakan Angkatan Laut AS itu disebut sebagai inisiatif kemanusiaan di tengah ketegangan regional yang sedang berlangsung.
"Dalam pernyataan yang diposting di Truth Social, Trump mengeklaim bahwa beberapa negara telah meminta bantuan Amerika Serikat untuk "membebaskan" kapal-kapal yang masih tidak dapat melewati jalur air strategis tersebut," demikian dilansir Al Mayadeen, Senin (4/5/2026).
Trump menjelaskan, inisiatif yang disebut sebagai "Project Freedom" atau Proyek Kebebasan itu akan dimulai pada Senin pagi waktu Asia Barat dengan perwakilan AS yang bertugas memandu kapal dan awaknya dengan aman keluar dari area terlarang.
Fokus pada kapal netral
Trump mengungkap bahwa banyak kapal yang terkena dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran, merupakan kapal milik negara-negara yang tidak terlibat dalam perang yang sedang berlangsung, dan ia menyebut negara-negara tersebut sebagai "pihak yang netral dan tidak bersalah", yang terjebak dalam krisis.
Kapal-kapal itu, kata Trump, tidak akan kembali ke area tersebut sampai navigasi dianggap aman, dan menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan kemanusiaan.
Menurut dua pejabat AS, inisiatif Selat Hormuz yang baru ini tidak akan selalu melibatkan pengawalan langsung Angkatan Laut AS untuk kapal-kapal komersial. Sebaliknya, seorang pejabat mengatakan kapal-kapal Angkatan Laut AS akan tetap berada "di sekitar" dan siap untuk campur tangan jika pasukan Iran menargetkan kapal-kapal yang bergerak melalui jalur air tersebut.
Pasukan angkatan laut AS juga diharapkan memberikan panduan kepada kapal-kapal komersial mengenai "rute maritim yang lebih aman", khususnya jalur-jalur yang tidak dipasangi ranjau oleh militer Iran.
Model operasional terbatas ini memungkinkan Washington untuk mempertahankan kehadiran militer sambil mengurangi kesan memasuki fase pertempuran baru. Pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa setiap gangguan terhadap operasi tersebut akan ditanggapi dengan tindakan tegas.
Trump juga mengatakan perwakilan AS terlibat dalam apa yang ia gambarkan sebagai "diskusi yang sangat positif" dengan Iran, menunjukkan kemungkinan de-eskalasi yang lebih luas. Ia mengklaim bahwa upaya tersebut dilakukan atas nama AS, negara-negara Asia Barat, dan Iran khususnya. .
Iran makin perketat arus kapal di Selat Hormuz
Hingga kini Teheran belum memberikan respon terkait klaim Trump soal "diskusi yang sangat positif", dan tentang pengawalan oleh AS untuk kapal-kapal yang "terdampar" di Teluk Persia maupun Laut Oman karena belum dapat melewati Selat Hormuz.
Namun, melalui akun media sosialnya, para anggota parlemen senior Iran justru meluncurkan rencana untuk mengatur lalu lintas maritim yang melalui Selat Hormuz.
Dengan adanya rencana itu, maka Iran akan menerbitkan aturan baru yang membatasi kapal-kapal tertentu, dan menerapkan sistem perizinan yang mengharuskan kapal mendapatkan izin dari Teheran.
Ali Nikzad, Wakil Ketua Parlemen Iran, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut lmencakup kerangka kerja 12 poin yang bertujuan untuk mengelola transit melalui salah satu jalur pengiriman minyak terpenting di dunia. Berdasarkan proposal tersebut, setiap saat kapal-kapal yang terkait dengan "Israel" akan dilarang melewati Selat Hormuz, sementara kapal-kapal dari "negara-negara musuh" akan ditolak melakukan ntransit, kecuali membayar ganti rugi perang.
Nikzad menambahkan bahwa semua kapal lain akan diwajibkan beroperasi di bawah kerangka hukum yang baru dibentuk, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dan otorisasi resmi dari otoritas Iran sebelum memasuki jalur air tersebut.
Nikzad menekankan bahwa rencana tersebut akan diimplementasikan “sesuai dengan hukum internasional” dan dengan mempertimbangkan hak-hak negara tetangga, sambil menegaskan bahwa Iran tidak akan melepaskan apa yang dianggapnya sebagai hak kedaulatannya.
Wakil ketua parlemen Iran tersebut menggambarkan usulan pengelolaan Selat tersebut sebagai sesuatu yang sebanding dengan upaya nasionalisasi minyak bersejarah Iran, menandakan pentingnya strategis yang diberikan Teheran untuk inisiatif tersebut. (man)
