Jakarta, Harian Umum - Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) kembali membuka Posko di depan gedung DPR, setelah Posko pengaduan terkait dugaan ijazah palsu anggota DPR/MPR/DPRD dan menggalang petisi serta tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kali ini Posko yang dibuka adalah Posko Bongkar Aktor Utama Penyadapan/Kudeta/Makar.
"Posko ini kami buka mulai Rabu (18/11/2026) besok, dan dibuka setiap hari," kata Ketua KNPRI Merry Samiri dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Posko ini dibuka agar dalang penyadapan itu terungkap. Siapapun yang terlibat harus diberi sanksi tegas.
"Bapak Presiden Prabowo jangan tebang pilih, karena kami percaya end user penyadapan ilegal dengan tujuan makar itu bukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," katanya.
Merry menjelaskan, selama Posko dibuka, KNPRI akan melakukan live streaming dan setiap pengunjung Posko yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang penyadapan itu, akan diberi kesempatan untuk menyampaikannya dalam live streaming tersebut.
"Posko dibuka sampai aktor utama penyadapan itu ditangkap dan diadili," pungkas Merry.
Seperti diketahui, sejauh ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, termasuk elit partai, aktivis, media dan pejabat negara.
Selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tiga tersangka lainnya adalah:
1. Irjen Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri) yangdiduga berperan sebagai dewan penasehat monitoring center yang memberikan persetujuan penyadapan dan penghapusan data;
2. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri / Mantan Plt Kabagmon) yang diduga menerima perintah penyadapan dan memberikan persetujuan; dan
3. Irjen Ahrie Sonta (Mantan Kadiv Hukum Polri / Mantan Plt Kabagmon) yang diduga meneruskan perintah penyadapan ke operator, melaporkan hasilnya, serta memerintahkan penghapusan data.
Banyak kalangan menduga penyadapan itu untuk kepentingan Geng Solo yang dipimpin mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, karena Sigit disebut-sebut merupakan bagian dari geng itu.
Namun, meski Istana telah mengatakan bahwa penyadapan itu mengarah pada tindakan makar, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), mengatakan bahwa Listyo Sigit adalah end user penyadapan tersebut. (rhm)







