Jakarta, Harian Umum - Tiga elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan mendesak, DPR agar segera memaksilkan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan ketiga elemen tersebut, yakni Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Petisi 100 dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) diaampaikan dalam konferensi pers di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, di antaranya mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) TNI Syamsu Djalal, Pakar Hukum Tatanegara Refly Harun, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, Ruslan Buton, dan lain-lain.
Acara ini diselenggarakan untuk.menyikapi demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada Kamis (28/8/2025) yang menyulut kerusuhan di berbagai daerah, termasuk Jakarta, setelah seorang pengemudi Ojol bernama Affan Kurniawan tewas karena dilindas Brimob dengan kendaraan taktis Barakuda.
Sejumlah pengamat, salah satunya Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, menyebut, demo itu didalangi Geng Solo yang dipimpin mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menyelamatkan Gibran agar tidak dimakzulkan DPR.
Pengamat Intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra dalam.podcaat di channel YouTube Forum Keadilan TV menyebut, aksi itu didabai oleh Muhammad Riza Chalid, mafia minyak yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus tata kelola minyak mentah di Pertamina, dan sedang buron.
"Setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai bangsa mendeka, terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State-Corporate Crimes (SCC)," kata Badan Pekerja (BP) Petisi 100 Marwan Batubara saat membacakan siaran pers FPP TNI, Petisi 100 dan MPUII.
Sesuai terminologi SCC, lanjut Marwan, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, sarat KKN dan anarkis terhadap konstitusi. Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP
"Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain milik negara dan rakyat dirampas dan menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC," imbuh Marwan.
Ia menyebut, berbagai kebijakan pro oligarki era Jokowi masih berlangsung pada era Presiden Prabowo, sehingga kehidupan eknomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan meningkat. Akibatnya, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon
Terlepas dari agenda berbagai kelompok kepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan berbagai daerah merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi. Bukannya memecahkan masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugumya Affan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri
Atas hal-hal tersebut, FPP TNI, PETISI-100 dan MPUlIl menuntut hal-hal sebagai berikut kepada pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait::
1. Pulihkan dan berdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat, serta jaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok,
2. Pecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan menggantinya dengan polisi yang kredibel, berdedikası dan berintegritas tinggi sebagai Bhayangkara Negara
3. Reshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro oligarki dan pelaku SCC,
4. Tangkap dan adili mantan Presiden Jokowi atas dasar pengkhianatan terhadap negara, dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,
5. Proses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrası, cacat konstitusi, cacat hak azası, serta cacat moral dan religi
6. Reformasi dan tempatkan Polri di bawah Kemendagri
7. Tangkap, adili dan sita aset oligarki hitam pelaku SCC, terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang dan perampas tanah negara & rakyat di Banten, Rempang serta wilayah lain
8. Proses hukum pembubuh Affan Kurmiawan dan pelaku aksi anarkis,
9. Tangkap dan adili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian di KM 50, tragedi stadion Kanjuruhan, tewasnya 700-an petugas KPPS dan pelaku tindak anarkis,
10. Jalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarka hitam, serta bebas dari hipokrisi dan sarat omon-omon
"Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil Daulat Rakyat dari tangan Oligarki pelaku SCC," sambung Marwan.
Selain itu, FPP TNI, Petisi 100 dan MPUII juga menuntut tindak-lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan. (rhm)