Jakarta, Harian Umum- Setelah diberitakan, tarif kapal PT Trans 1000 Jakarta Transportindo yang akan mulai beroperasi di perairan Kepulaun Seribu pada Oktober 2018, mendadak diumumkan secara resmi turun hingga 33,3% dari Rp75.000/penumpang menjadi Rp25.000/penumpang.
Semula, menurut keterangan warga dan para pemilik kapal tradisional yang selama ini beroperasi di perairan itu, tarif akan dikenakan sebesar Rp75.000/penumpang berdasarkan informasi dari pihak perusahaan tersebut.
"Mulai Kamis (27/9/2018) kemarin perusahan itu menyebarkan brosur kepada warga dan pemilik kapal tradisional yang isinya antara lain mengabarkan bahwa tarif yang dikenakan hanya Rp25.000/penumpang, karena tarif kapal ini disubsidi Pemprov DKI," ujar koordinator Tuntutan Masyarakat Bersatu Anti Diskriminasi (Tumband), Tobaristani, kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/9/2018).
Diakui, pengumuman itu membuat warga happy karena lebih murah dari tarif kapal tradisonal yang dipatok Rp35.000/penumpang untuk warga Pulau, dan Rp54.000/penumpang untuk wisatawan atau tamu. Meskipun dari brosur itu diketahui kalau PT Trans 1000 memberlakukan sistem berlanggan, karena tiket yang digunakan adalah tiket elektronik.
"Melalui brosur itu, PT Trans 1000 malah mengimbau warga pulau untuk segera mendaftar di Posko-Posko pendaftaran yang dibuka di kelurahan-kelurahan dengan membawa foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga," imbuh Toba.
Meski demikian diakui kalau penurunan tarif ini justru membuat para pemilik 42 kapal tradisional yang selama ini beroperasi di perairan Kepulauan Seribu, semakin ketar-ketir karena dengan tarif semurah itu, dan juga dengan kondisi kapal yang lebih bagus dan modern dengan kapasitas 200 penumpang dan kecepatan 350 PK, warga pulau dan wisatawan tentu akan memilih naik kapal Trans 1000 yang kabarnya dibeli dengan harga Rp16,6 miliar/unit itu, dibanding naik kapal tradisional.
"Jadi, semakin jelas kalau Pemprov DKI melalui perusahaan swasta tersebut ingin mematikan usaha para pemilik kapal tradisional agar dapat memonopoli bisnis angkutan laut di perairan ini," tegasnya.
Toba membantah pengakuan Plt Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko dalam berita yang ditayangkan harianumum.com, Kamis (27/9/2018), bahwa Dinas Perhubungan tidak punya kerja sama dengan PT Trans 1000.
"Dalam brosur itu PT Trans 1000 jelas kok menyebut bahwa perusahaan ini bekerja sama dengan sembilan pihak, di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah," katanya.
Ia tak yakin PT Trans 1000 berbohong karena persiapan untuk mulai mengoperasikan 16 armadanya pada Oktober 2018, sangat tidak main-main.
"Saat ini bahkan perusahaan itu sedang memberikan pelatihan kepada sejumlah nahkoda kapal tradisonal agar dapat dipekerjakan sebagai nahkoda di kapal-kapalnya," tegas dia.
Dari pengakuan para pemilik kapal tradisional, menurut Toba, diketahui bahwa rata-rata pemilik kapal tradisonal itu tak ingin kehilangan mata pencaharian yang telah mereka geluti selama puluhan tahun.
"Lagipula komitmen PT Trans 1000 yang katanya akan meremajakan kapal mereka, masih sangat tidak jelas prosedur dan mekanismenya. Yang menjadi pertanyaan besar mereka di antaranya, kalau kapal mereka akan diremajakan dan dijadikan kapal barang, apakah itu berarti kapal-kapal mereka yang berjumlah 42 unit itu akan dibeli? Kalau tidak, apa kompensasi yang harus mereka berikan setelah kapal mereka diremajakan?" katanya.
Toba menyesalkan karena dengan dalih untuk menyukseskan Program OK-OTRIP, Pemprov DKI menggandeng perusahaan swasta untuk melakukan monopoli bisnis angkutan laut di perairan Kepulauan Seribu. Padahal, praktik ini jelas melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Jumat malam ini para pemilik kapal tradisional akan berembuk untuk menentukan nasib mereka. Kemungkinan mereka akan melapor ke DPRD DKI dan mungkin juga ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan usaha), tapi kita tunggu saja bagaimana hasil pertemuan mereka itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada 17 September 2018 lalu Direktur Utama PT Trans 1000 Nana Suryana memberikan keterangan pers yang isinya menyatakan bahwa pada Oktober 2018 pihaknya akan mulai mengoperasikan 16 kapalnya untuk mengangkut penumpang dan wisatawan dari Dermaga Kali Adem, Muara Angke, ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, sebagai pengganti kapal-kapal tradisonal yang selama ini beroperasi di perairan Kepulauan Seribu.
Ia menyatakan, kapal-kapal itu akan diremajakan untuk dijadikan kapal pengangkut barang atau kapal kargo.
Untuk merealisasikan rencana ini, PT Trans 1000 bahkan telah menjalin kerja sama dengan Koperasi Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Koperasi ini lah yang nanti akan meremajakan kapal-kapal tradisional tersebut.
"Kami mengutamakan keselamatan pelayaran, dari beberapa peristiwa-peristiwa kecelakaan laut itu yang memotivasi kami untuk meremajakan dan mentransformasi kapal-kapal rakyat, kapal tradisional, menjadi kapal yang lebih modern aman dan nyaman" kata Nana dalam keterangannya. (rhm)
