Jakarta, Harian Umum - Satu lagi Ormas menyatakan menolak penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digeber Ismaya Group di area milik Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada 2017 ini, event tahunan yang pada tahun ini telah memasuki tahun ketiga, diselenggarakan pada 15-16 Desember.

Ormas tersebut adalah Generasi Muda Islam (Gemuis) Betawi.

"DWP ini akan merusak mental generasi dan budaya Betawi yang notabene merupakan penduduk asli DKI Jakarta," ujar Ketua Gemuis Betawi, Abu Bakar Maulana, melalui siaran tertulisnya kepada harianumum.com, Minggu (10/12/2017).
 
Ia menambahkan, penyelenggaraan acara itu juga dapat menganggu kenyamanan umat beragama dan seluruh elemen masyarakat di DKI Jakarta, karena acara ini mengandung unsur pornografi dan Hedonisme.

"Itu budaya Barat dan liberal, dan tentu saja ini sangat berseberangan jauh dengan budaya Betawi yang menjujung nilai-nilai agama dan tatakrama adab," imbuhnya.

Karena alasa tersebut, Abu Bakar tegas menyatakan bahwa putra putri daerah Ibukota Betawi yang tergabung dalam Gemuis Betawi menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak digelarnya acara Djakarta Warehouse Project karena mengancam budaya Betawi dan kehidupan sosial di Ibukota DKI Jakarta, sebab banyak (mengandung) unsur negatif.
2. Mendesak Dinas kebudayaan dan pariwisata DKI Jakarta untuk mencabut izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP)
3. Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera mencabut izin pelaksanaan acara DWP yang akan digelar di DKI Jakarta pada tanggal 15-16 Desember 2017.
4. Jika Kapolda Metro Jaya Tetap memberikan izin untuk penyelenggaraan DWP, maka kami meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz dari jabatannya.
5. Mendorong Ketua Umum MUI DKI Jakarta untuk menyikapi acara DWP, karena acara ini adalah acara *maksiat massal.
6. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bersama elemen masyarakat, Ormas Betawi dan tokoh agama. 

Seperti diketahui, penyelenggaraan DWP oleh Ismaya Grup sebenarnya ejak awal diselenggarakan, yakni pada 2015, telah ditolak warga Kemayoran. Bahkan kala itu Persatuan Pengurus Masjid se-Kecamatan Kemayoran pernah meminta polisi untuk tidak memberikan izin untuk acara ini, tapi gagal. 

Tak hanya itu, Gerakan Pemuda Islam (GPI) pun sempat turun ke jalan, mendemo acara itu, tapi dihalau polisi.

Pada 2016, acara itu kembali digelar di JIExpo dan berjalan mulus. Namun pada 2017 ini, saat acara kembali digelar, masyarakat "memberontak" lagi karena pimpinan pemerintahan di Jakarta telah berganti dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Syaiful Hidayat, kepada Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Rakyat Jakarta menilai, pemerintahan Anies-Sandi sangat agamis, tidak seperti pemerintahan Ahok-Djarot yang cenderung sekuler. Di erah Ahok pula izin penyelenggaraan DWP diterbitkan.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Disparbud DKI, Tinia Budiati belum dapat dikonfirmasi karena pesan WA yang dikirimkan harianumum.com kepadanya, hanya dibaca. (rhm)