Jakarta, Harian Umum- Desakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno agar segera mengganti pejabat yang diangkat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kian masif.
Anies-Sandi bahkan diingatkan agar jangan menyimpan bom waktu.
"Para pejabat yang diangkat Ahok itu, yang bisa kita sebut sebagai loyalis Ahok, sudah membentuk sebuah jaringan dan mereka punya kepentingan-kepentingan yang pastinya ingin dipertahankan. Tak heran kalau kita dapat info bahwa mereka berupaya melakukan berbagai cara agar tidak dicopot dari jabatannya, seperti menjilat, menjatuhkan pejabat lain, dan sebagainya," jelas Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Ketika ditanya apa saja kepentingan para loyalis Ahok tersebut, aktivis yang akrab disapa SGY itu memberikan gambaran sebagai berikut:
Meski para pejabat itu dipilih dan dilantik melalui meknisme Lelang Jabatan, namun bukan lagi rahasia kalau mekanisme itu hanya kedok belaka, karena faktanya ada pejabat yang tidak lolos seleksi, namun tetap dilantik, dan tak sedikit pula pejabat yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan pengalamannya.
"Kalau seseorag dilantik berdasarkan like and dislike, kita paham lah tujuannya apa; pasti demi melindungi kepentingan orang yang mengangkatnya. Dan selama mereka menjabat, tidak mustahil mereka juga akan mengekor perilaku orang yang mengangkatnya. Jadi, mepertahankan mereka, bagi Anies-Sandi, sangat berisiko. Saya ingatkan, Anies sebaikmya jangan menyimpan BOM WAKTU," tegasnya.
Ketika ditanya lagi apa kepentingan Ahok yang mungkin masih dilindungi para loyalisnya, mengingat Ahok sudah tidak lagi punya power di Pemprov DKI?
SGY mengingatkan tentang tak jelasnya aset Pemprov DKI berupa tanah dan bangunan senilai Rp10 triliun yang diungkap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aset itu "hilang" dalam tiga tahun terakhir, di era kepemimpinan Ahok.
"Penanggung jawab aset itu adalah BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) yang kepalanya diangkat oleh Ahok (Achmad Firdaus, red), tapi orang ini tertutup. Bahkan Komisi E DPRD DKI pernah meminta agar Inspektorat memberinya teguran dan memotong TKD (Tunjangan Ferja Daerah) orang itu karena tidak mau datang kalau diundang untuk rapat dengar pendapat," katanya.
SGY menegaskan, tertutupnya kepala BPAD itu menjadi tanya besar. Apalagi karena selama kepemimpinan Ahok, tower mikrosel dan reklame ilegal memaraki Jakarta.
"Soal tower mikrosel dan reklame ilegal ini, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang perlu dimintai pertanggungjawaban cukup banyak. Selain BPAD, juga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Citata (Cipta Karya dan Tata Ruang), Dinas Bina Marga, serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Kepala SKPD-SKPD itu semuanya diangkat oleh Ahok!" tegas SGY.
Meski demikian SGY mengakui, tidak 100% pejabat yang diangkat Ahok bermasalah, namun aktivis senior ini mengingatkan Anies-Sandi waspada dan mengedepankan langkah atisipatif.
"Jangan sampai lambannya Anies-Sandi mengganti mereka membuahkan racun, dan bom waktu meledak satu per satu," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak juga mendesak Anies-Sandi agar segera melakukan perombakan habis-habisan pejabat di jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dengan mencopot semua loyalis Ahok.
"Anies-Sandi jangan terlalu lemah lembut terhadap para mantan anak buah Ahok, apalagi karena mayoritas pejabat yang berada di lingkaran satu strata di bawah gubernur dan wakil gubernur, merupakan loyalis Ahok," katanya.
Ia mengatakan, jika perombakan tidak segera dilakukan, hal itu akan merugikan Anies-Sandi karena program-program keduanya dapat terhambat, tidak berjalan dengan baik, dan tidak berjalan sebagaimana semestinya, sehingga keduanya akan dianggap tidak menjalankan janji-janji kampanye.
"Saya mendapat informasi dari mantan pejabat DKI yang sudah pensiun. Beliau menceritakan bahwa sampai saat ini pejabat-pejabat di DKI masih bisa chating-chatingan dengan Ahok melalui WA (WhatsApp). Mereka terus melakukan komunikasi dengan Ahok," jelasnya.
Ia meyakini, para loyalis Ahok yang menduduki jabatan struktural di Pemprov DKI Jakarta ini dapat menjadi duri dalam daging bagi kepemimpinan Anies-Sandi bila terus didiamkan. (rhm)
