KEMENTERIAN KOORDINATOR Bidang Perekonomian seharusnya tampil lebih nyata. Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa fundamental ekonomi kuat, melainkan orkestrasi kebijakan yang konkret.
-------------------------------
Oleh: Dipo Satria Ramli
Ekonom Core Indonesia
Setiap kali rupiah melemah, dua lembaga paling sering dijadikan sasaran: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Seolah-olah kalau kurs goyah, pasti biang keroknya hanya moneter yang terlambat atau fiskal yang sembrono.
Cara berpikir seperti ini enak untuk diperdebatkan, tetapi terlalu dangkal untuk menyelesaikan masalah. Rupiah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling sering bicara di pasar, melainkan oleh siapa yang paling kuat menopang fondasi devisa negara. Di situlah masalah sesungguhnya: sektor riil kita belum cukup kuat menjadi tulang punggung rupiah.
Dari sisi moneter, sulit mengatakan Bank Indonesia tinggal diam. BI sudah memperkuat intervensi valas dan menghabiskan cadangan devisa lebih dari US$ 12 milliar semenjak awal tahun. Ditambah lagi, BI telah menaikkan BI-Rate sebesar 75 basis poin dalam satu bulan terakhir, dari 4,75 persen menjadi 5,50 persen.
Itu bukan langkah pasif. Itu sinyal bahwa otoritas moneter sedang bekerja keras menahan tekanan eksternal, menjaga stabilitas kurs, sekaligus menahan risiko inflasi. Artinya, kritik boleh saja, tetapi tidak adil jika BI diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang harus memikul seluruh beban pelemahan rupiah.
Di sisi fiskal, tekanan memang nyata. Hingga akhir Mei 2026, defisit APBN mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB. Pada periode yang sama tahun lalu, defisit masih sekitar Rp21 triliun. Ini menunjukkan ruang fiskal sedang menghadapi tekanan yang serius. Jadi, wajar jika publik menyorot Kementerian Keuangan. Namun, menyudutkan fiskal semata juga tidak cukup menjelaskan mengapa rupiah tetap rapuh.
Masalah rupiah pada akhirnya bukan sekadar soal seberapa besar cadangan devisa yang dikerahkan, bukan pula hanya soal seberapa lebar defisit yang harus ditutup. Masalah utamanya adalah seberapa kuat ekonomi riil kita menghasilkan aliran devisa yang berkelanjutan.
Kurs yang sehat tidak bisa terus-menerus ditopang oleh intervensi pasar dan kenaikan suku bunga. Ia harus ditopang oleh ekspor yang kuat, industri manufaktur yang hidup, dan daya saing perdagangan yang nyata.
Karena itu, perdebatan publik selama ini sesungguhnya terlalu sempit. Kita terlalu sibuk menonton BI memadamkan api di pasar keuangan dan terlalu fokus menghitung ruang gerak APBN, tetapi kurang serius membahas mesin utama pencetak devisa. Padahal, jika manufaktur stagnan, ekspor bernilai tambah lemah, dan ketergantungan impor tetap tinggi, rupiah memang akan selalu mudah goyah setiap kali dunia bergejolak.
Di titik inilah peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seharusnya tampil lebih nyata. Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa fundamental ekonomi kuat, melainkan orkestrasi kebijakan yang konkret: percepatan deregulasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, penyelamatan sektor padat karya, pengurangan hambatan logistik, dan strategi dagang luar negeri yang lebih agresif. Tanpa itu, koordinasi fiskal dan moneter hanya akan bekerja seperti tim pemadam kebakaran yang terus siaga, tetapi tidak pernah diminta membangun ulang rumah yang rapuh.
Justru karena Kemenkeu terbatas di fiskal dan BI terbatas di moneter, maka pertanyaan besar publik seharusnya mengarah ke Menko Perekonomian. Sebab, di sanalah simpul koordinasi ekonomi riil berada: industri, perdagangan, ketenagakerjaan, investasi-hilirisasi, dan energi.
Kalau rupiah goyah karena fondasi devisa lemah, maka yang paling ditunggu bukan hanya intervensi BI atau tambal-sulam APBN, melainkan gebrakan Menko Perekonomian dalam menggerakkan mesin produksi, ekspor, dan investasi riil.
Kita harus jujur: rupiah tidak akan benar-benar kuat jika sektor riil dibiarkan berjalan dengan mesin tua. BI bisa membeli waktu. Kemenkeu bisa menahan guncangan, tetapi yang membuat rupiah kokoh dalam jangka panjang tetaplah kemampuan ekonomi domestik menciptakan produksi, ekspor, dan devisa berkualitas tinggi. Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi yang sebenarnya.
Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan publik bukan lagi sekadar “siapa yang salah: BI atau Kemenkeu?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang sedang bekerja membangun fondasi rupiah dari bawah? Jika jawabannya belum jelas, maka kita sedang menghadapi persoalan yang lebih serius daripada sekadar volatilitas kurs. Kita sedang melihat gejala bahwa sektor riil belum diperlakukan sebagai garis depan pertahanan ekonomi nasional. (*)
