Jakarta, Harian Umum - DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna, Kamis (19/11/2026).
Dengan disahkannya RUU ini, maka nantinya akan ada dua badan baru terkait tata cara perampasan aset.
"Ya, ada dua badan baru," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset.
Ia menyebut, badan yang pertama adalah Badan Pengelola Perampasan Aset.
'Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi, ada conflict of interest," jelas Habiburokhman.
Ia menambahkan, berdasarkan perbandingan di internet, di banyak negara Badan Pengelola Perampasan Aset sebagian besar dipisahkan dari penegak hukum.
"Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya," tegas dia.
Badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini, kata Habiburokhman, dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.
"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelas dia.
Sidang paripurna pengesahan UU Perampasan Aset dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej. (man)




