Jakarta, Harian Umum - Empat organisasi pergerakan dengan mengusung tuntutan yang terkait dengan kecurangan Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) sore menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Keempat organisasi tersebut adalah Front Penegak Daulat Rakyat (F-PDR) yang dipimpin Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM Demokrasi), Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD), dan Gerakan Keadilan Rakyat (GKR).
Tuntutan yang diusung keempat organisasi ini adalah Tolak Pemilu curang dan gelar Pemilu ulang, diskualifikasi Paslon 02, Makzulkan Presiden Jokowi, audit forensik IT KPU, dan copot ketua KPU dan Bawaslu.
Total massa keempat organisasi ini diperkirakan sekitar 250 orang dengan massa terbanyak dari F-PDR, yakni 100 orang.
Dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024), Soenarko mengatakan, kondisi berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini sedang kacau balau, terancam, sehingga kalau rakyat hanya berpangku tangan, maka dikhawatirkan, bahkan diduga kuat akan semakin rusak.
"Semua itu dilakukan oleh satu aktor utama yang namanya Jokowi, yang kebetulan dia sedang menjabat sebagai presiden di Republik Indonesia ini," kata dia.
Soenarko menyebut, kerusakan yang disebabkan Jokowi itu dilakukan dengan membangun politik dinasti dengan menabrak aturan, ketentuan, hukum, etika dan sebagainya, juga dengan mengintervensi lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kekuasaannya.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, apa yang dilakukan Jokowi tersebut berbahaya bagi masyarakat
Indonesia yang hidup dalam sistem negara yang demokratis. Apalagi karena Jokowi juga menabrak dan mengabaikan kedaulatan rakyat, serta membuat keputusan-keputusan dengan melupakan faktor-faktor keadilan dan kejujuran, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk memenangkan Paslon 02, karena Gibran adalah anaknya.
"Karena itu saya mengajak, mengimbau, mari kita bersatu, berkumpul sebanyak mungkin di depan kantor MK pada tanggal 5 April 2024," katanya.
Seperti diketahui, dugaan kecurangan Pemilu, khususnya Pilpres 2024, digugat Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan sejak 27 Maret lalu sedang disidangkan di lembaga itu.
Namun, massa sebenarnya tak yakin kalau MK dapat independen dalam memutus perkara tersebut, karema kecurangan pada Pilpres 2024 justru berawal dari putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi karpet merah bagi Gibran untuk mengikuti Pilpres dengan menjadi Cawapres 02 yang diusung Koalisi Indonesia Maju, yaitu koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Gelora, Garuda, PBB,o dan PSI.
Karena itu, massa yang awalnya merupakan pendukung Paslon 01 dan 03, saat ini memfokuskan aksi organisasi-organisasi pergerakannya untuk menggelar aksi di Patung Kuda dengan tujuan untuk memberikan kekuatan moral dan dukungan kepada hakim-hakim Amk agar dapat memutus perkara sengketa Pilpres dengan adil dan terlepas dari intervensi kekuasaan.
Mereka sebenarnya ingin aksi di depan gedung MK, akan tetapi sebelum mereka memulai aksi, jalan ke arah gedung itu ditutup polisi. (rhm)
