Jakarta, Harian Umum- Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikendalikan dua kekuatan besar yang membuat kinerjanya menjadi tidak independen.
Hal itu diungkap saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk 'Kasus Meikarta, Ujian Berat Bagi Independensi KPK' di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
"Saya dapat info dari internal KPK bahwa selama ini KPK dikendalikan oleh dua kekuatan besar yang membuat kinerjanya tidak independen, karena kinerja KPK menuruti kemauan para pengendalinya itu," katanya.
Ia menjelaskan, kedua kekuatan dimaksud adalah kekuatan yang terkait dengan kepentingan global yang membuat lembaga antirasuah ini mendapat aliran dana dari Amerika Serikat, dan dikontrol oleh pemerintah.
Karena dua kekuatan ini, internal KPK terbelah karena di satu sisi ada penyidik yang dapat dikendalikan pimpinan KPK, dan ada yang tidak dapat dikendalikan karena menghamba pada kepentingan global.
"(Penyidik KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras oleh pelaku yang hingga kini belum dapat ditangkap polisi, termasuk yang tidak dapat dikendalikan pimpinan KPK. Begitupula penyidik yang rajin melakukan OTT (operasi tangkap tangan)," imbuhnya.
Syahganda menegaskan bahwa lima pimpinan KPK semuanya merupakan orang-orang dari lingkaran pemerintah, karena menduduki jabatan itu setelah dipilih oleh tim seleksi yang terdiri dari sembilan wanita dan dijuluki sebagaio Sembilan Srikandi.
Para Srikandi ini dipilih oleh Presiden Jokowi.
Ia bahkan menyebut kalau dari lima pimpinan KPK, tiga di antaranya merupakan orang dekat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang.
"Karena itu kalau ditanya apakah KPK dapat menyelesaikan kasus suap perizinan Meikarta, saya ragu, karena pemerintah sendiri melalui Luhut, pernah menyatakan bahwa izin Meikarta sudah tidak bermasalah. Padahal, ternyata sebaliknya," kata dia.
Ia meyakini keberanian KPK mengungkap kasus suap proyek Meikarta merupakan imbas dari kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika 2016 yang membuatnya dilantik menjadi Presiden AS ke-45 pada Januari 2017. Sebab, bos Lippo Group James Riyadi (JR), salah satu taipan yang mendudukkan Jokowi sebagai presiden RI periode 2014-2019 melalui Pilpres 2014, merupakan sekutu dekat Presiden Obama dan Bill Clinton dari Partai Demokrat, sementara Trump dari Partai Republik dan anti pemerintah China.
"Efek kemenangan Trump itu sampai ke Indonesia, sehingga kekuatan James seolah terlucuti, dan para penghamba kepentingan global pun berani mengusiknya," imbuh dia.
Syahganda mengakui, dibongkarnya kasus suap perizinan Meikarta oleh KPK merupakan sebuah kejutan luar biasa mengingat selama ini JR seolah termasuk orang yang tak tersentuh hukum di Indonesia. Apalagi karena selain kasusnya diungkap, KPK pun menggeledah rumah pengusaha kelahiran Makau, China, tersebut.
Ia bahkan yakin, efek Trump dapat melumpuhkan pengusaha itu.
Seperti diketahui, pada 14-15 Oktober 2018 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, terkait suap pengurusan perizinan proyek Hunian Baru Meikarta di Cikarang, Bekasi.
Dari OTT ini KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, antara lain Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin; Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi; konsultan Lippo Group Taryudi; Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; dan konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama.
KPK lalu mengembangkan kasus ini untuk menelisik keterlibatan para petinggi Lippo Group, termasuk sang CEO JR. Bahkan pada 18 Oktober 2018 rumah JR digeledah. Namun hingga kini JR belum ikut ditetapkan sebagai tersangka.
Meikarta digembar-gemborkan sebagai proyek prestisius Lippo karena selain dibangun di atas lahan seluas 500 hektar, proyek hunian ini memakan investasi hingga Rp274 miliar dan di dalamnya akan dibangun sekitar 200 tower apartemen.
Sayangnya, pembangunan proyek ini tidak didahului izin yang lengkap, karena dari 500 hektare lahan yang digarap, hingga OTT terjadi baru 84 hektare yang telah memiliki izin. (rhm)
