Jakarta, Harian Umum- DPP Komite Pedagang Pasar  (KPP) meminta DPRD DKI Jakarta agar menghentikan rencana penggunaan hak angket dan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.

Permintaan itu disampaikan saat ratusan massa organisasi ini mendemo DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

"Kami menilai niat penggunaan hak angket dan hak interpelasi oleh Fraksi PDIP dan NasDem terhadap Anies-Sandi dilatari politik balas dendam setelah Ahok yang diusungnya dalam Pilkada DKI 2017, kalah oleh Anies-Sandi," ujar Ketua Umum DPP KPP Abdul Rosyid Arsyad.

Menurutnya, sikap Fraksi PDIP dan NasDem itu tidak fair, karena Anies-Sandi baru 100 hari bekerja dan masih banyak yang perlu dilakukan pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu untuk merealisasikan janji-janjinya saat kampanye.

"Jadi, beri mereka kesempatan bekerja," tegasnya.

Ketika ditanya soal kebijakan-kebijakan Anies-Sandi  yang dipermasalahkan PDIP dan NasDem, seperti penataan Tanah Abang yang menutup Jalan Jatibaru sehingga diprotes pengemudi angkot, dan mengizinkan becak kembali beroperasi di Ibukota, Abdul mengatakan KPP mendukung kebijakan ini.

"Soal becak, kalau kita telusuri, kan tidak diizinkan beroperasi di semua jalan, hanya di kawasan permukiman. Jadi, kebijakan-kebijakan itu memberi pesan siapa yang pro rakyat kecil," imbuhnya.

Ia mengancam, jika FDIP dan NasDem tidak membatalkan penggunaan hak angket dan hak interpelasi, KPP yang di DKI Jakarta saja beranggotakan 350.000 pedagang, akan membalas saat Pemilu 2019.

"Kami nanti tidak akan mendukung mereka," tegasnya.

Selain tuntutan tersebut, dalam aksinya ini KPP juga mengusung 10 tuntutan lain demi meningkatkan kesejahteraan pedagang di suluruh DKI Jakarta. Di antaranya membatasi dan menyetop izin minimarket/supermarket/mal; menurunkan sewa lapak dan kios di pasar-pasar yang dikelola PD Pasar Jaya; dan menjadikan area Monas sebagai Pasar Rakyat Jakarta (PRJ).

Aksi ini direspon Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan menerima Abdul dan pengurus DPP serta DPD KPP DKI Jakarta, namun Abdul mengaku kecewa karena mereka hanya diterima anggota Komisi B dari Fraksi Hanura, Syarifuddin.

"Kami sebenarnya berharap yang dari PDIP dan NasDem juga hadir," katanya.

Kepada para pendemo ini, Syarifuddin berterima kasih karena mereka menyampaikan aspirasinya secara benar, yakni melalui DPRD, karena anggota Dewan adalah wakil rakyat.

Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi KPP ini. (rhm)