Jakarta, Harian Umum - Mutiara Sinar Indonesia (MSI), Senin (27/10/2025), berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua dan Wakil Ketua DPR, dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
"Surat yang dikirim merupakan resume dari diskusi yang kami selenggarakan tanggal 20 Oktober 2025 lalu di Jakarta dengan tema Dengan Semangat Sumpah Pemuda Kita Dukung Pemerintahan Prabowo Memberantas Korupsi dan Reformasi Polri," kata Pembina MSI, Muslim Arbi.
Surat-surat itu diantarkan secara langsung oleh Muslim Arbi, Ketua MSI Sandra Caya Binthahirq dan Bendahara MSI Ita Pakpahan melalui Sekretariat Negara dan Sekjen DPR.
Muslim menjelaskan mengapa pihaknya merasa perlu untuk menyerahkan resume dari hasil diskusi tersebut, yakni karena pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan reformasi Polri yang sedang dilakukan Presiden Prabowo.
"Kami punya harapan besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo untuk dapat memberantas korupsi hingga keakar-akarnya, dan ditangani dengan seadil-adilnya, karena Pak Prabowo sendiri pernah bilang bahwa dia akan mengejar koruptor hingga ke Antartika," imbuhnya.
Muslim melihat, di tahun pertama pemerintahan Prabowo (20 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025), ia melihat ada gebrakan sangat nyata dalam pemberantasan korupsi yang tidak terlihat di 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi (2014-2024), seperti diungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dengan kerugian negara hingga Rp285 triliun lebih: kasus korupsi izin impor CPO yang merugikan negara hingga Rp17 triliun; kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun; korupsi kuota haji yang merugikan negara Rp1 triliun, dan lain-lain.
Kasus-kasus itu justru terjadi di era pemerintahan Jokowi.
Terkait reformasi Polri, Muslim menjelaskan, MSI mendukung kebijakan ini agar Polri kembali pada jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
"Kita tahu, selama era Jokowi polisi jadi alat penguasa, bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Saat ini, saya kira, institusi yang paling tidak disukai rakyat adalah Polri," katanya.
Ada empat narasumber yang dihadirkan MSI dalam diskusi pada tanggal 20 Oktober lalu. Selain Muslim Arbi sendiri yang juga merupakan direktur Gerakan Perubahan, tiga narasumber lainnya adalah TB Massa Djafar, Dosen Sekolah Pasca Sarjana Program Studi ilmu Politik Universitas Nasional; Burhanudin Zein, Dosen Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Musamus; dan Anton Permana, Direktur Tanhana Dharma Mangruva Institute.
Keempat narasumber ini secara tajam mengulas pemerintahan Jokowi dari aspek ekonomi, politik, hukum dan ketatanegaraan, dan membuka seterang-terangnya kebobrokan yang terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7 RI itu, termasuk bagaimana Presiden itu merusak Polri dengan menjadikannya sebagai alat kekuasaan.
Muslim mengatakan, narasumber-narasumber yang dihadirkan MSI memang luar biasa semuanya.
"Karena itu, dengan menyampaikan resume dari diskusi tersebut, kita berharap ini menjadi masukan bagi Presiden dan DPR agar ke depan Indonesia dikelola dengan lebih baik, karena dalam resume itu kita masukkan juga apa kritik dan saran dari mereka," katanya.
Hla senada dikatakan Sandra yang akrab disapa Caca. Ketua MSI ini mengatakan, apa yang disampaikan para narasumber sangat penting untuk diketahui Presiden dan DPR.
"Karena mereka memang orang-orang yang kompeten di bidangnya, dan mereka melakukan analisa, kritik dan penilaian secara fair, sesuai keilmuannya, " kata dia.
Caca memastikan setelah diskusi pada tanggal 20 Oktober lalu, MSI akan kembali menggelar diskusi dengan tema yang masih dalam pembahasan
"Diskusinya bulan November 2025 nanti," katanya. (rhm)
