Jakarta, Harian Umum- Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul G honi, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar menjalin komunikasi secara intens dengan anggota Dewan.
Pasalnya, sejumlah wakil rakyat dari fraksi tertentu, khususnya dari fraksi oposisi, mengeluh kepadanya bahwa mereka sangat sulit untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan Anies.
"Ada anggota fraksi tertentu yang ngeluh ke saya kalau mereka susah sekali bertemu dengan Gubernur, sehingga kesulitan berkomunikasi dengannya. Ini tentunya bagi kami di Fraksi Gerindra, juga di PKS sebagai fraksi pendukung, menjadi kurang enak karena bisa saja ada kecurigaan bahwa karena kami anggota fraksi pendukung, kami mudah saja bertemu Gubernur. Padahal tidak juga. Selama setahun Gubernur menjabat, bisa dihitung dengan jari berapa kali saya ketemu dia," katanya kepada harianumum.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).
Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengingatkan, menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan DPRD merupakan salah satu hal penting bagi Gubernur, karena Jakarta tak dapat dibangun hanya oleh eksekutif, tapi juga oleh legislatif mengingat anggaran-anggaran program Gubernur ditetapkan oleh DPRD, dan penggunaannya juga diawasi oleh DPRD.
Tak hanya itu, regulasi dari kebijakan Gubernur juga ada yang ditetapkan oleh DPRD (Perda).
Ghoni menyarankan, jika Gubernur memang sangat sibuk, Gubernur bisa menjadwalkan melakukan coffee morning dengan DPRD sebanyak dua kali atau sekali dalam sebulan. Agenda seperti ini dulu ada saat pemerintahan Gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun dihilangkan di era pemerintahan Gubernur Jokowi, Ahok dan Djarot (2012-2017).
"Coffee morning dapat menjadi jembatan bagi Gubernur dan DPRD untuk menjalin keakraban. Dalam acara ini anggota DPRD juga dapat menyampaikan informasi yang didapat dari hasil reses secara detil, sehingga Gubernur tak hanya mendapat informasi dari bawahannya, karena bisa saja di antara bawahan itu ada yang bermental ABS (asal bapak senang), sehingga informasi yang disampaikannya tidak akurat," katanya.
Ghoni juga mengingatkn bahwa setelah laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017 mendapat opini WTP (wajar tanpa pengexualian) dari BPK, tanggung jawab Anies semakin berat karena ia harus dapat mempertahankan opini tersebut agar laporan keuangan DKI 2018 tidak mendapat opini WDP (wajar dengan pengecualian).
"Karena itu, Gubernur harus dapat memanfaatkan dan memberdayakan setiap potensi yang ada, termasuk kemitraan dengan DPRD," tegasnya.
Ghoni tidak menyebutkan anggota DPRD dari fraksi mana yang mengeluh sulit menemui Anies Baswedan, namun untuk diketahui, saat mengevaluasi setahun pemerintahan Anies pada pertengahan Oktober 2018, Fraksi PDIP meminta agar Anies mengomunikasikan setiap programnya dengan DPRD, termasuk program Rumah DP 0 Rupiah, agar dapat dapat terlaksana dengan lebih baik dan tepat sasaran. (rhm)
