Jakarta, Harian Umum - Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menilai, peluang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk kembali menjadi anggota Dewan melalui Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 cukup berat.

"Sikap politik dia terkait penyelenggaraan sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan visi misi Anies-Sandi sangat subjektif, dan ini akan mempengaruhi perjalanan karir politiknya ke depan," kata dia kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Dia menjelaskan, tindakan Prasetyo yang tak juga menggelar sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan paparan visi misi Anies-Sandi sebagai gubernur dan wagub baru Jakarta, meski Surat Edaran Ditjen OTDA Kemendagri No 162/3484/OTDA memberi waktu hingga 14 hari sejak Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober, akan dicatat oleh para pendukung Anies-Sandi yang mencapai 58,06% dari total penduduk Jakarta yang memiliki hak pilih. Sesuai jumlah suara yang diperoleh Anies-Sandi saat Pilkada DKI 2017.

"Apa yang dicatat para pendukung Anies-Sandi ini akan sangat mempengaruhi perolehan suara Prasetyo jika dia maju di Pileg 2019 untuk kembali menjadi anggota Dewan," imbuhnya.

Ketika disinggung soal konstituen yang dimiliki Prasetyo yang jumlahnya cukup banyak dan mampu mengantarkannya ke gedung DPRD pada Pileg 2014, Amir mengatakan tak yakin apakah para konstituen itu masih loyal kepada ketua DPRD DKI yang juga Sekretaris DPP PDIP DKI Jakarta itu.

"Lagipula belum tentu juga mereka masih loyal, karena bisa saja lawan politik Prasetyo sudah masuk agar konstituen itu berkhianat atau menggembosi dari dalam," imbuhnya.

Meski demikian Amir mengatakan, jika perolehan suara Prasetyo rendah, dia bisa didongkrak PDIP dengan ditambahkan suaranya dari suara yang diperoleh PDIP, jika Prasetyo termasuk calon utama dari partainya.

"Hanya persoalannya, apakah perolehan suara PDIP di Jakarta masih setinggi pada Pileg 2019?" tanyanya.

Amir memprediksi, pada Pileg 2019 perolehan suara PDIP di Jakarta akan rontok setengahnya, sehingga jika pada 2014 partai itu memperoleh 28 kursi DPRD, pada 2019 hanya 14 kursi, bahkan bisa 10 kursi.

"Ini karena sejumlah blunder yang dilakukan PDIP, seperti mendukung Ahok yang menistakan Islam, mendukung Reklamasi di Pantura Jakarta, mendukung Perppu Ormas dan terakhir menyatakan tak takut ditinggal pemilih yang Muslim," pungkasnya.

Ia menyebut, pada Pilkada 2017 lalu, suara PDIP di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan sebagian Jakarta Pusat, hilang karena pendukung dan simpatisannya membelot ke Anies-Sandi, bukan mendukung Ahok-Djarot yang didukung koalisi PDIP.

"Bukan mustahil hal yang sama terjadi lagi di 2019," pungkasnya.

Hal berbeda dikatakan Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto. Ia menyatakan kalau Prasetyo sangat punya peluang untuk kembali menjadi anggota DPRD melalui Pileg 2019.

"Sebagai petinggi PDIP DKI dan sekaligus ketua DPRD DKI, Beliau sudah memiliki pemilih loyal dari kader internal PDIP yg selama ini di-maintenance. Militansi pemilih PDIP tidak diragukan sama halnya dengan loyalitas pemilih PKS," katanya melalui pesan Whatsapp.

Selain hal tersebut, katanya, Pileg berbeda dengan Pilkada karena akumulasi suara pemilih ke paslon dan parpol bisa menghantarkan caleg yang diprioritaskan untuk terpilih menjadi lebih mudah.

Ia bahkan mengatakan, sebagai partai penguasa, PDIP tidak terlalu sulit untuk tetap mendapatkan peluang agar memenangi Pileg 2019 dan kembali menjadi partai pengusaha.

"Sebagai partai kader dan partai yang memiliki pemilih loyal, PDIP tetap akan bertahan di tiga besar partai pada Pemilu 2019," imbuhnya.

Namun demikian Budi mengakui kalau perolehan suara PDIP akan anjlok di wilayah-wilayah dengan faktor agamis yang kuat, dan akibat beralihnya suara mengambang yang pada  Pileg 2014 memilih PDIP. (rhm)