Jakarta, Harian Umum - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Selasa (28/5/2024), menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dan diskusi publik di Blok G Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Rapat ini dihadiri sekitar 150 anggota FKDM dari tingkat provinsi hingga kelurahan, akademisi, serta menghadirkan keynote speaker yang terdiri dari anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang juga mantan ketua FKDM DKI Jakarta Munir Arsyad.
Acara bertema "Mengokohkan Kewaspadaan Dalam Menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta UU Nomor 2 Tahun tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta" ini dibuka Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko yang mewakili Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena yang bersangkutan berhalangan hadir.
"Kegiatan internal FKDM ini diselenggarakan untuk pemantapan pengetahuan dan keterampilan anggota FKDM, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024 Diskusi ini juga untuk memperkuat jaringan silaturahmi FKDM dari provinsi hingga tingkat kelurahan," kata Ketua FKDM DKI Jakarta Tobaristani di sela-sela acara.
Goal dari kegiatan ini, jelas Toba, adalah diharapkan anggota FKDM yang hadir mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam mendeteksi adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) menjelang, saat maupun setelah gelaran Pilkada.
"Tadi Pak Puadi juga menyampaikan tentang pengawasan. Ini juga penting bagi anggota FKDM dalam kaitan dengan tugas dan fungsi FKDM dalam mendeteksi ATHG tersebut," katanya.
Saat memberikan paparannya, baik Puadi maupun Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, mengatakan bahwa Bawaslu dan KPU tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama FKDM. Bahkan Puadi mengatakan Pilkada Jakarta yang merupakan Pilkada lokal, bisa lebih sadis dibanding Pilpres, karena kuat dipengaruhi masalah kesukuan dan.lain-lain.
Puadi sempat menyinggung suasana Pilkada Jakarta 2017 yang kental dengan isu politik identitas setelah Ahok yang kala.itu merupakan calon petahana,, menafsirkan Surat Al.Maidah ayat 51 secara keliru, sehingga dinilai menistakan agama. Kisruh akibat tindakan Ahok itu membuat masyarakat Islam bereaksi keras dengan, antara lain, memasang spanduk yang melarang menyolatkan jenazah.pendukung orang kafir.
Meski demikian, Puadi mengungkap kalau saat itu juga marak money politics dalam bentuk sembako, sehingga di masa tenang, Bawaslu menyita tiga truk sembako di Kalideres, juga di Palmerah dan Kebon Jeruk.
Terkait tawaran Bawaslu dan KPU agar FKDM bekerja sama dengan mereka, Toba menyambut positif.
"Iya, keynote speaker dari Bawaslu dan KPU sesungguhnya menginginkan semua aspek-aspek stakeholder, dalam hal ini masyarakat, termasuk FKDM, diharapkan bisa bersinergi, dan kita tentu saja akan merespon dengan baik karena kita juga melihat adanya medan konflik, baik antarcalon peserta Pilkada, maupun antara peserta dengan penyelenggara Pilkada. Untuk itu FKDM harus siap dan mengambil langkah-langkah strategis," katanya.
Toba yakin, dengan kerjasama yang baik antara FKDM.dengan KPU dan Bawaslu, juga dengan unsur yang lain seperti TNI dan Polri, Pilkada Jakarta 2024 dapat terselenggara dengan baik.
"Dan kita juga berharap, apa yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 tidak terjadi lagi," katanya.
Saat diskusi, Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri memuji kinerja FKDM selama ini.
"Saya melihat FKDM Kepulauan Seribu, FKDM Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara semuanya memperlihatkan keunggulan.
"Luar biasa," katanya
Taufan bahkan berharap setelah masa bakti FKDM periode ini selesai pada September 2024, masih ada yang berminat untuk bergabung dan mengikuti seleksi.
"Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa," katanya (rhm)
