Jakarta, Harian Umum - Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI (GSRN), Jumat (8/3/2024), kembali melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta.
"Aksi yang dimulai pukul 14:00 WIB ini merupakan bentuk perlawanan terhadap distorsi kekuasaan oleh rezim," ujar salah satu inisiator aksi, Yusuf Blegur, melalui siaran tertulis.
Bukan sekedar protes, jelas Blegur, aksi rakyat ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunasn kekuasaan yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi.
"Tak cukup keresahan yang berujung pada kesengsaraan dan penderitaan rakyat, rezim dinilai juga telah membahayakan eksistensi dan keberlangsungan NKRI," katanya.
Ia juga menyoroti harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung, utang yang mencekik, kenaikan pajak dan BBM, serta maraknya KKN di semua aspek kehidupan yang menurut dia menjadi bukti nyata kegagalan rezim Jokowi yang layak untuk dimakzulkan dan diadili di hadapan hukum.
"Aksi GRSN diharapkan bisa menjadi kekuatan moral sekaligus supporting sistem bagi para anggota DPR RI untuk menjalankan fungsinya mendengar, menyerap dan mewujudkan kehendak rakyat. Terlebih pada keberanian para legislator itu untuk berpihak pada rakyat bukan pada oligarki dan kekuasaan tiran sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945," imbuh Blegur.
Berikut isu yang diusung GRSN dalam aksi hari ini:
1. Turunkan harga-harga
2. Turunkan dan adili Jokowi
3. Kawal proses hak angket.
Blegur menjelaskan, kegiatan aspirasi jalanan hari ini menjadi rangkaian gelombang protes rakyat di kantor legislator setelah tanggal 1 dan 5 Maret 2024.
Ia menyebut, massa aksi yang akan hadir merupakan gabungan dari pelbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh dan aktivis pergerakan, mahasiswa, buruh tani nelayan, Ormas dan kalangan emak-Emak melek politik, serta kalangan Gen-Z.
"Aksi ini terus dilakukan secara eskalatif, simultan dan akumulatif. Selain jumlah massa dan pilihan isu, GRSN juga terus mendorong aksi agar menjadi “snow ball” dan mampu melahirkan “people power” untuk menghentikan kedzoliman rezim yang membahayakan kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia," tegasnya. (rhm)
