Jakarta, Harian Umum - DPRD DKI Jakarta akan menjaga ketat imbas pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintahan pusat ke daerah sejumlah Rp15 triliun. Masalahnya kebijakan itu akan berpengaruh pada program pembangunan di Jakarta.

Hal tersebut menjadi kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/10).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menjelaskan, pastikan pemangkasan DBH jangan mengusik program prioritas dan hak-hak dasar warga.

Ia sampaikan, Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus lakukan cara strategis dan efisien dalam mengurus keuangan daerah. Dengan demikian, semua program pelayanan public masih tetap jalan sama sesuai gagasan.

"Ini harus wajib kita dampingi janganlah sampai dengan anda pengurangan Rp15 triliun dari DBH ini mengorbankan daripada hak-hak masyarakat Jakarta," tutur ia, Jumat (17/10).

Wibi memandang, Pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu menjaga beberapa program khusus. Seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, transportasi public, pengaturan lingkungan, dan bansos. Hingga warga tidak terimbas pemangkasan bujet.

"Janganlah sampai dengan mobilisasi dibanding warga Jakarta menjadi susah, jika contohnya kita stop untuk membangun kota ini," kata Wibi.

Selainnya efisiensi, Wibi menggerakkan komisi-komisi DPRD DKI Jakarta bersama barisan eksekutif menajamkan program kerja. Penggunaan bujet harus maksimal.

DPRD perlu pastikan tiap rupiah APBD betul-betul sentuh keperluan warga. Pemantauan akan menjaga kestabilan pembangunan. Menghambat layanan public terusik saat pemerintahan hadapi rintangan pajak.

DPRD komitmen terus memantau dan menjaga proses penyesuaian anggaran. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas.

"Dan tentu saja kita bicara pada pimpinan-pimpinan di sini supaya mempelajari lebih dalam berkaitan dengan bujet-anggaran yang prioritas dan diperlukan oleh warga," ujar Wibi.