Jakarta, Harian Umum- Kesatuan Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Indonesia (KMPPI) berencana melaporkan Presiden Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena menggunakan Istana Negara sebagai tempat membahas strategi kemenangannya di Pilpres 2019.
"Istana Negara merupakan tempat kepresidenan dengan fungsi membahas hal hal yang menyangkut pembangunan bangsa dan negara untuk kepentingan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Istana juga merupakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD (pasal 1 angka 3 PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum)," jelas Adi, Presedium KMPPI, dalam undangan peliputan aksi untuk media yang disebar melalui grup WhatsApp, Minggu (4/2/2018).
Ia menegaskan, dengan menggunakan Istana sebagai tempat untuk membahas strategi kemenangannya di Pilpres 2019, KMPPI menilai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena perbuatan itu tak hanya menabrak peraturan tentang fasilitas negara, namun juga menabrak UUD Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang secara gamblang melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.
"Oleh karena hal itu kami, KMPPI, mengundang teman teman media untuk mengawal laporan atas PMH yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo ke Bawalu, Senin (5/3/2018) pukul 10.00 hingga selesai," imbuh Adi.
KMPPI juga mendesak Jokowi untuk turun dari Jabatannya sekarang juga karena sebagai pemimpin dinilai telah gagal dalam merawat dan menjaga Indonesia dengan ketentuan UUD dan Peraturan di dalamnya.
Laporan ke Bawaslu ini akan disusul dengan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (6/3/2018), dengan mengusung tuntutan.
1. Mendesak Bawaslu untuk menindak Joko Widodo yang diduga melakukan PMH dan akan menggunakan suluruh fasilitas negara saat Pilpres 2019
2. Boikot Suara Joko Widodo yang telah merusak demokrasi Indonesia dengan memaksakan menjadi Presiden 2 periode dengan fasilitas negara.
Seperti diketahui, pada Kamis (1/3/2018), Jokowi menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) di Istana Merdeka, Jakarta, yang terdiri dari Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani.
Pertemuan Presiden dengan para politisi muda ini hanya sekitar 90 menit, namun tertutup.
Usai pertemuan, Tsamara membocorkan kalau dalam pertemuan itu yang dibahas adalah strategi pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.
Tsamara bahkan mengaku, salah satu strategi yang akan dilakukan PSI sebagai partai baru yang baru pertama kali ikut Pemilu, adalah juga berkampanye lewat media sosial.
"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata dia. (man)
