Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali diingatkan agar tidak terlalu lama melakukan mutasi pejabat sejak dirinya dan Wagub Sandiaga Uno dilantik menjadi pemimpin DKI Jakarta periode 2017-2022 pada 16 Oktober 2017 silam.
Pasalnya, kebijakan Anies menunda-nunda mutasi dapat menempatkan dirinya pada posisi berbahaya, bahkan berpotensi menghilangkan kepercayaan dari para pendukungnya.
"Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah enam bulan menjabat, Anies sudah punya kewenangan melakukan mutasi, tak perlu izin Kemendagri, dan ini sudah lewat enam bulan, tapi mutasi yang dilakukan hanya untuk mengisi jabatan yang kosong pada Januari lalu," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (21/5/2018).
Ia juga mengingatkan lagi bahwa saat ini para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pempov DKI Jakarta, termasuk kepala dinas maupun kepala badan, merupakan orang-orang yang diangkat di era Gubernur Ahok, dan loyalitas serta kesetiaan mereka terhadap Gubernur yang divonis 2 tahun penjara karena kasus penistaan agama itu, tak perlu diragukan.
"Lagipula bukankah sudah ada informasi kalau hingga saat ini para loyalis Ahok itu masih berkomunikasi dengan Ahok?" imbuhnya.
Aktivis yang akrab disapa SGY ini mengaku khawatir jika para loyalis Ahok itu tetap dibiarkan pada posisinya, mereka akan memberi masukan-masukan yang salah kepada Anies, sehingga kebijakan yang ditelorkannya pun menjadi bermasalah, bahkan dapat memicu polemik.
Apalagi, katanya, karena sejak isu mutasi mulai berhembus setelah Anies-Sandi dilantik, para Ahokers itu telah memasang strategi agar tidak dicopot dari jabatannya.
"Info yang saya dapat, mereka sekarang rajin mencari muka, berlagak sebagai pejabat yang loyal kepada Anies, dan memperlihatkan bahwa mereka adalah pegawai yang berdedikasi tinggi. Dengan kata lain, mereka sekarang bermain dua muka," tegasnya.
SGY mencium bahwa masukan yang salah itu agaknya telah diterima Anies, sehingga pada Oktober 2018 nanti Pemprov DKI akan mulai membangun stadion sepakbola di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Padahal, lahan itu masih berstatus sengketa, dan Ahok diduga kuat terlibat dalam kasus ini.
"Akan kita lihat lagi ke depan, kebijakan-kebijakan tak tepat apalagi yang akan dilakukan Anies, dan saya yakin ini akan mempengaruhi kepercayaan para pendukungnya yang mati-matian memenangkan dia saat Pilkada DKI 2017," tegas SGY.
Aktivis ini menyarankan, jika Anies merasa bimbang untuk melakukan mutasi, atau galau karena banyaknya tekanan dari sana-sini, sebaiknya ia fokus saja untuk melakukan yang terbaik dalam karirnya sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
"Kalau dia bingung, ragu, bahkan akhirnya mutasi tak juga dilakukan, dia akan menghadapi masalah besar dan para pendukung pun akhirnya akan bertanya-tanya ada apa dengan Anies? Dan mereka pasti kecewa," tegasnya.
Untuk diketahui, ini bukan kali pertama SGY mendesak Anies agar segera melakukan mutasi pejabat, karena mantan Relawan Presidium Anies-Sandi (PRAS) ini khawatir melihat jabatan-jabatan penting di lingkungan Pemprov DKI dikuasai para loyalis Ahok, dan bukan rahasia kalau selama Ahok memimpin bermunculan kasus dugaan korupsi dan penyerapan APBD pun sangat rendah rata-rata hanya 60%.
Selain SGY, aktivis yang pernah mendesak Anies agar segera melakukan mutasi adalah Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga, ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, dan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak.
Anies sempat dikabarkan akan mulai tahapan mutasi sebelum akhir April 2018, namun kabar itu ternyata hanya kabar burung.
Terakhir, Anies dikabarkan akan mulai melakukan mutasi setelah Labaran, dan kabar ini masih ditunggu pembuktiannya.
Meski demikian, menurut informasi, Anies saat ini telah mulai mengganti komisaris di BUMD, namun di perusahaan yang mana dan siapa yang telah diganti, belum diperoleh data yang valid. (rhm)
