Jakarta, Harian Umum- Gubernur Jakarta Anies Baswedan diminta memanggil dan meminta penjelasan lebih dari 10 pejabat eselon II dan III di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dikabarkan berangkat ke Vietnam, Jumat (8/3/2019).
Pasalnya, keberangkatan para pejabat itu ke negara Khmer Merah dinilai mencurigakan mengingat negara bernama Republik Sosialis Vietnam itu merupakan negara komunis.
"Gubernur harus memanggul lebih dari10 pejabat itu untuk memastikan apakah benar mereka sedang cuti atau sesungguhnya sedang melakukan Kunker (kunjungan kerja). Dan mengapa yang dipilih Vietnam?" kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengakui, ada beberapa pertanyaan yang mengganggu terkait keberangkatan pejabat-pejabat Dinkes yang di antaranya mejabat sebagai wakil kepala dinas, direktur RSUD dan kepala Puskesmas itu, karena mereka "melancong" saat 2.282 warga Jakarta menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan satu penderita di antaranya meninggal dunia (data per 2 Maret 2019), dan Jakarta masih ditetapkan dalam status Waspada DBD.
"Kepergian mereka ini memberikan kesan kalau mereka sengaja menunggalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk sesuatu yang penting, dan saya ragu sesuatu itu hanya sekedar untuk pelesiran, karena di Indonesia pun banyak tempat wisata yang indah seperti Bali dan Raja Ampat, atau Singapura yang menjadi salah satu destinasi pavorit untuk orang Indonesia. Mengapa Vietnam?" imbuh Amir.
Pria asal Indonesia Timur yang telah sejak 1970-an menggeluti dunia aktivis ini mengingatkan bahwa saat ini telah ada kesimpulan dari sejumlah elemen masyarakat bahwa paham komunisme yang dilarang Presiden Soekarno melalui Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966, telah kembali menggeliat dan bersenggama dengan penganut paham liberalisme dan kapitalisme.
Kolaborasi ketiga paham ini telah memiliki tangan-tangan yang menjadi kepanjangan kepentingan politik dan ideologi mereka di penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta.
"Karena itu harus diantisipasi, karena ketiga paham ini tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, dan dasar negara kita; UUD 1945," katanya.
Amir menegaskan, jika setelah lebih dari 10 pejabat di Dinkes itu dimintai keterangan, dan Anies mendapati adanya indikasi kepentingan politik berbau komunisme dalam kepergian mereka, maka Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu harus bergerak cepat.
"Beri mereka sanksi tegas karena telah meninggalkan tugas untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan jabatan mereka," katanya.
Untuk diketahui, hari ini Ormas Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia merilis data bahwa lebih dari 10 pejabat di Dinkes melakukan cuti bersama untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, tepatnya Vietnam.
Seumlah media yang melansir siaran tertulis itu mengabarkan, kepergian para pejabat itu disesalkan karena saat ini Jakarta masih berstatus Wapada DBD.
"Kepergian para pejabat itu semakin memperpanjang daftar buruknya kinerja Dinkes. Seharusnya dengan masih adanya wabah DBD, para pejabat Dinkes tersebut memiliki kepekaan terhadap problem yang sedang dihadapi Pemprov DKI dalam menghadapi maraknya kasus DBD," kata Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Ervan Purwanto.
Ia menilai, kepergian para pejabat Dinkes itu ke Vietnam menjadi ironi, karena Gubernur Anies Baswedan tengah mencanangkan karakter pimpinan SKPD/UKPD yang diharapkan dapat memberi pangaruh positif bagi masyarakat dan lingkungan kerjanya.
"Jadi, ini gimana Pak Anies? Pejabat kesehatan di Dinkes libur bersamaan lebih dari 10 orang dan bersama sama plesiran ke luar negeri. Mana bisa membawa pengaruh positif bagi warga dan lingkungan kerjanya?" kata dia. (rhm)
