Jakarta, Harian Umum - Seruan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 menggema dalam acara Ngobrol Bareng Bersama Tokoh Politik, Ekonomi, Budaya, Agama dan Kesenian di kantor Komunitas Aspirasi Indonesia, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).
Setidaknya ada tiga tokoh yang menyerukan hal itu, yakni Sri Bintang Pamungkas (SBP), Dr Zulkifli Okemei, dan Agung Marsudi.
"Indonesia sedang rusak-rusakan sejak diberlakukannya UUD palsu atau UUD 2002 yang merupakan hasil amandemen UUD 1945," kata SBP.
1. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di Parpol
2. Membuka diri dimana presiden bisa saja orang bule, orang China asalkan punya kewarganegaraan Indonesia, tak lagi pribumi asli
3. Mengubah ;Indonesia menjadi negara liberal, individualis dan kolonialis.
"Sekarang ini yang perlu kita bicarakan adalah apa yang terjadi sekarang dan besok. Februari 2024;kita menyelenggarakan Pemilu, Pilpres, apa yang bakal terjadi setelah itu?" katanya.
Ia menyebut bahwa UUD palsu itu membuat kesejahteraan rakyat tidak tercapai, terjadi konflik masyarakat, kemiskinan merajalela, komunis gaya baru muncul, pemeritah cenderung bersifat liberalis, kapitalis komunisme.
"Sebagian masyarakat yang ingin perubahan berpendapat bahwa tak ada jalan lain selain kembali ke UUD 45 asli," katanya.
SBP berpendapat, penyelenggaraan Pilpres 2024 justru merupakan bentuk adanya keinginan agar UUD 2002 digunakan terus. Padahal UUD ini merupakan hasil rekayasa asing yang berkolaborasi dengann para pengkhianat negeri," katanya
Hal senada dikatakan Dr Zulkifli Okemei. Ia bahkan mengatakan, amandemen UUD 1945 yang melahirkan UUD 2002 telah merampok kedaulatan rakyat oleh Parpol dan oligarki.
"Pemilihan presiden bukan lagi dengan musyawarah mufakat, tapi dengan untung-untungan kayak judi. Biayanya pun dari yang haram,' katanya.
Karena kondisi itu, rakyat menjadi penjudi pinggiran, sementara lembaga survei seperti memberikan kode buntut karena rakyat diarahkan untuk memilih Capres nomor dua atau tiga.
"Kalau rakyat tak ingin ini berlangsung terus, balikkan meja judinya, kita kembali ke UUD 1945 dimana presiden dipilih oleh MPR," katanya.
Sementara Agung Marsudi mengatakan, akibat pemberlakuan UUD 2002 yang membuat rakyat makin jauh dari sejahtera, dari hasil ia keliling di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, ia.menangkap adanya kekhawatiran yang luar biasa dari masyarakat di sana terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan," katanya.
Ia bahkan mengatakan, sepanjang 2023 masyarakat kelas menengah bawah mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka menggunakan sistem gali lobang tutup lobang.
"Saya setujuq kita harus segera kembali ke UUD 1945 yang asli,' katanya.
Agung mengaku punya data tentang siapa saja yang terlibat amandemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002, termasuk lembaga-lembaganya.
"Banyak sekali yang terlibat, tapi kalau ditarik ke siapa yang paling bertanggung jawab, ya Amien Rais," katanya. (rhm)
