Jakarta, Harian Umum- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan agar mengintensifkan komunikasi dengan DPRD, terutama kepada pimpinan lembaga legislatif ini.
Hal itu ia sampaikan terkait mangkraknya niat Anies untuk melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk, karena belum disetujui Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.
"Saya juga tidak tahu persia selama ini bagaimana komunikasi antara Gubernur dengan anggota Dewan yang lain, khususnya dari unsur pimpinan, karena kita kan tidak bisa melihat apa yang tidak di depan mata kita. Kalau kita lihat Gubernur baru datang siang hari misalnya, bagaimana kita tahu dia darimana? Bisa saja dia baru bertemu anggota atau pimpinan Dewan di suatu tempat, atau baru ketemu dengan yang lain," katanya kepada harianumum.com di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Meski demikian, ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini mengakui, komunikasi antara dirinya dengan Gubernur cukup baik. Ia bahkan merasa dekat dengan mantan Mendikbud itu. Hanya saja dengan mencuatnya persoalan pada rencana Anies melepas saham di PT Delta Jakarta Tbk, menurut dia, hal ini akhirnya memberi gambaran bahwa komunikasi antara Anies dengan anggota DPRD yang lain, khususnya dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, kemungkinan memang masih kurang memadai. Karenanya, Ketua Dewan pun tetap tak tergerak untuk merestui niat Anies melepas saham di PT Delta itu meski telah disurati hingga dua kali.
Sebab, kata dia, Setelah surat dikirim dan tidak dikomunikasikan lebih lanjut, bagaimana Anies bisa meyakinkan Ketua Dewan kalau melepas saham itu merupakan hal yang terbaik bagi warga Jakarta?
"Kalau setelah surat dikirim Anies tidak bisa menemui ketua Dewan, kan dia bisa mengutus Sekda atau kepala SKPD yang terkait?" imbuh Suhaimi.
Ketika ditanya bagaimana sikap Fraksi PKS sendiri atas kebijakan Anies itu? Suhaimi mengatakan bahwa fraksi, juga DPW PKS DKI Jakarta sangat setuju, karena dengan pemasukan mencapai sekitar Rp1,2 triliun dari pelepasan saham yang mencapai 29% itu, Pemprov DKI dapat membangun pipanisasi tambahan untuk penyediaan air bersih bagi warga, karena hingga saat ini baru sekitar 60% warga yang mendapat pasokan air bersih dari dua mitra swasta PDAM Jaya, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja.
Selain itu, uang tersebut juga dapat digunakan untuk merevitalisasi gedung sekolah, pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas, dan lain-lain.
Dan yang harus diingat adalah, melepas saham di PT Delta adalah janji Anies saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, dan janji itu pula yang membuat Anies dipilih warga Jakarta kala itu.
"Jadi, saya juga melihat bahwa cara Anies " ngadu" ke warga ketika merasa kebijakannya itu seakan diganjal, sehingga warga kemudian mendemo DPRD, ya itu langkah yang tepat juga," katanya.
Ia berharap, dengan intensitas komunikasi yang ditingkatkan, tak ada lagi perkara seperti ini.
"Kebijakan Pak Anies melepas saham di PT Delta itu bagus, kok, karena minuman beralkohol yang diproduksi perusahaan itu kan diharamkan agama Islam, dan mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim," tegasnya.
Seperti diketahui, saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, dari 23 janji yang diucapkan Anies dan Sandiaga Uno, wagubnya yang mundur pada Agustus 2018 untuk mengikuti Pilpres 2019, memang melepas saham di produsen beberapa merek minuman beralkohol itu, antara lain Anker, karena menginginkan pendapatan asli daerah (PAD) yang halalan thoyiban.
Pada Mei 2018, Anies mengirim surat ke ketua DPRD agar niat melepas saham di PT Delta direstui, namun tidak direspon. Pada 31 Januari 2019, Anies kembali mengirimkan surat kepada ketua Dewan, tapi ditanggapi dengan penolakan. Anies bahkan diminta untuk memikirkan ulang kebijakannya itu.
Anies kemudian ngomong ke pers, dan warga Jakarta, khususnya umat Islam yang sejak Pilkada Jakarta 2017 mendukungnya, akhirnya mendemo DPRD DKI, Jumat (8/3/2019).
Dalam aksinya, massa mengimbau agar warga Jakarta jangan memilih lagi anggota DPRD yang menolak kebijakan Anies melepas saham di PT Delta karena dianggap sebagai bentuk dukungan mereka terhadap peredaran miras yang terbukti dapat merusak generasi bangsa. (rhm)
