JAKARTA, HARIAN UMUM - Kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) menuai pro kontra di kalangan dewan.

Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menilai, kenaikan anggaran TGUPP disebabkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih belum terisi.

"Hari ini gubernur sendirian enggak punya wakil gubernur, dia harus kerja sendiri. Jadi permasalahannya engga sesederhana itu. Tapi Fraksi Nasdem berpikir untuk melihat apa yang dihasilkan dari gubernur," kata Wibi seperti dilansir Kompas.Com, Senin (7/10/2019).

Dengan begitu, Gubernur Anies perlu memaksimalkan kinerja TGUPP. Hal itu berdampak adanya penambahan anggaran untuk TGUPP. "Anggaran TGUPP itu sendiri kan sudah melalui konsultasi ke Kemendagri," ujarnya.

Sementara menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kinerja dan manfaat TGUPP Kurang maksimal.

Karena itu Gembong melanjutkan anggaran TGUPP yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD 2020 sebesar Rp 21 miliar tidak relevan dengan kinerja TGUPP.

Bahkan Gembong meminta anggaran TGUPP dihapus.

"Maka jangankan dinaikkan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk men-drop anggaran TGUPP tahun 2020 dengan alasan tadi, manfaatnya tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta," kata Gembong.

Untuk diketahui, anggaraan untuk TGUPP DKI Jakarta naik sebesar Rp 2 milyar menjadr Rp 21 miliar pada 2020. Pada APBD 2019 lalu, hanya sebesar Rp 18,99 milyar.

Anggaran sebesar Rp 21 miliar itu telah diusulkan dalam KUA-PPAS 2020 untuk rancangan APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. (Zat)