Jakarta, Harian Umum - Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Selasa (2/7/2024), menggeruduk kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jalan Juanda dan aksi di Perempatan Harmoni. Keduanya di wilayah Jakarta Pusat.

"Kita gelar aksi di KPI dan Harmoni karena 100 hari menjelang Jokowi lengser, media elektronik terus saja mempublikasikan dia. Padahal, janji-janjinya kampanyenya hampir semua bohong, kebijakan-kebijakannya menindas dan memeras rakyat sebagaimana tercermin dari UU Cipta Kerja dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Seharusnya orang seperti itu jangan diberi tempat, karena memberi contoh yang tidak baik, terutama bagi anak-anak," kata Presidium ARM, Ida N. Kusdianti.

Ia juga mengeritik kegagalan Jokowi memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang membuat Orde Baru ditumbangkan rakyat melalui People Power pada Mei 1998, karena di era Jokowi korupsi justru makin menjadi-jadi. Bahkan Bansos pun dikorupsi.

"Pelakunya elit dan pejabat. SDA (sumber daya alam) masih terus dirampok, sementara kesejahteraan rakyat tidak dipikirkan," imbuhnya.

Ida menyoroti mahalnya biaya pendidikan di era Jokowi, dan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, termasuk terhadap buruh yang merupakan bagian dari penggerak ekonomi nasional.

"Mental anak dan rakyat (juga) dihancurkan lewat game online, judi online dan pinjaman online yang tak mampu diberantas. Pemerintah tak punya solusi untuk ini. Bahkan, bukannya memberi solusi malah seperti membiarkan dan memfasilitasi," tegasnya.

Ada lebih dari 50 aktivis ARM yang terlibat aksi ini dengan mayoritas kaum emak-emak. Mereka tak hanya membawa sound system' dan toa, tapi juga bendera, banner dan poster.

Aksi ARM ini merupakan yang kesekian ratus kali sejak ARM dibentuk empat tahu lagi. Tagline khas yang selalu mereka bawa adalah "Jokowi Mundur".

Sebelumnya Ida mengatakan, ARM tidak benci kepada Jokowi, tetapi protes pada perilakunya yang gemar tidak menepati janji dan kebijakan-kebjakannya yang cenderung lebih pro oligarki dan pengusaha dibanding rakyat.

"Kita ini emak-emak. Kalau kita sudah turun ke Jalan, berarti ada masalah dengan negara ini, karena yang kami rasakan harga kebutuhan pokok makin mahal, biaya pendidikan anak makin mahal, sehingga emak-emak sering kerepotan membagi uang untuk masak, untuk nyekolahkan anak, dan lain-lain," katanya.

Ida mengakui kalau emak-emak dalam ARM semuanya melek politik, sehingga paham masalah utama negara ini ada di mana.

Ida memastikan bahwa jikapun KPI tidak merespon aksi ARM, dan Jokowi tetap tidak aspiratif, ARM takkan berhenti.

"Akan ada aksi lanjutan sampai penguasa lengser," pungkasnya. (rhm)