JAKARTA, HARIAN UMUM - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan, perlu campur tangan elit politik nasional agar pemilihan wagub secepatnya rampung. Pasalnya, setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta akan patuh terhadap keputusan masing-masing DPP partainya.
"Sampai hari ini, saya berkesimpulan ternyata urusan pengisian Wagub itu tidak lepas dari campur tangan elit politik nasional. Kalau hari ini sampai mentok, karena elit nasional belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini Wagub tidak akan terisi," kata Syarif dalam diskusi Humanika Jakarta di Teras Ngumpul, Jalan Cipinang Baru Utara, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).
Pada diskusi yang bertema "Kekosongan Wagub dan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" Syarif mencontohkan, DPP Partai Nasdem yang memutuskan akan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hingga masa tugasnya selesai.
Hal ini terungkap setelah Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Nasdem.
"Kan biasanya pertemuan elit politik itu banyak yang tersirat dan tersurat. Nasdem menyatakan mendukung Anies sampai masa tugasnya selesai. Kalau soal capres itu hanya bumbu-bumbu. Tapi, kalau Pak Anies mau melobi, urusan kekosongan wagub ini selesai. Dia datangi saja masing-masing DPP," ucap Syarif.
Sementara pada DPD Partai dan fraksi-fraksi DPRD DKI, Syarif melanjutkan proses pemilihan Wagub sudah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra.
"Lalu dipilih oleh DPRD. Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya sikap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan Nasdem. Awalnya Golkar menolak, kemudian menerima dan sekarang berubah lagi. Saya berkesimpulan ada campur tangan elit politik. Kalau Gerindra sih sudah selesai," kata Syarif.
Bagi Gerindra sendiri, kata Syarif, pemilihan Wagub DKI Jakarta harus dilakukan dengan tidak menabrak aturan.
Kondisi itu Syarif menerangkan terbawa pada Pansus Pemilihan Wagub. Beberapa anggota Pansus masih bersilang pendapat terkait tata tertib pemilihan Wagub yang telah disusunnya. Salah satu yang jadi polemik adalah syarat kuorum dan keputusan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).
"Rekomendasi dari Kemendagri yang memuat dua ayat yang krusial itu, ternyata isinya mengambang. Satu, Kemendagri mendorong agar kuorum 50 persen plus satu. Kedua, kalau dua kali rapat paripurna batal, maka dibawa ke rapim untuk memutuskan secara mufakat dan final. Ini yang membuat ketua DPRD gamang," ungkap Syarif.
Selain dari kubu Gerindra sebagai partai pengusung wagub, Diskusi tersebut juga menghadirkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap proses pemilihan Wagub segera dituntaskan. Karena itu dia mendorong pansus Wagub untuk segera mengusulkan rapat paripurna ke pimpinan DPRD DKI.
"Kan sudah selesai tugasnya, PKS dan Gerindra sudah mengusulkan dua nama. Jadi, bolanya ada di pansus. Bukan lagi berada di partai pengusung. Sekarang sudah dikirimkan sejak bulan Maret. Sudah lima bulan, kita berharap pansus bisa menjadi pansus yang tuntas kerjanya," kata Anies. (Zat)
