Jakarta, Harian Umum- Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis, meminta pendukung Presiden Jokowi agar lebih dewasa dan fair dalam menyikapi kegiatan yang diselenggarakan umat Islam dan oposisi.
Hal itu disampaikannya terkait penyelenggaraan Reuni Akbar Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018), yang sempat mendapat tentangan dan bahkan tudingan macam-macam dari pendukung calon petahana pada Pilpres 2019 tersebut.
"Saya mengimbau kepada oknum-oknum tersebut agar Lebih dewasa lah dalam berpikir. Jauhkan sifat iri hati dan dengki, karena kegiatan reuni itu justru mengajarkan kita arti persatuan dan perdamaian antarumat beragama," katanya kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Senin (3/12/2018).
Alumni Aksi 212 yang juga hadir dalam Reuni 212 kemarin ini menilai, apa yang dilakukan para oknum itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan bahkan menciderai nilai-nilai demokrasi, karena oknum-oknum itu dari awal memang sudah tendensius, memiliki prasangka buruk dan menunjukan ketidaksukaannya terhadap penyelenggaraan Reuni 212.
Padahal, tegas advokat muda ini, kegiatan dalam Reuni 212 lebih banyak berupa kegiatan keagamaan, seperti shalat tahajud, subuh berjamaah, zikir dan mendengarkan ceramah agama Islam.
"Seharusnya mereka menghormati acara tersebut. Toh mereka juga tidak dirugikan sama sekali," tegasnya.
Seperti diketahui, Reuni Akbar Mujahid 212 yang diselenggarakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 diikuti 8-11 juta Muslim dari berbagai daerah di Tanah Air, jauh lebih banyak dari peserta Aksi 212 pada 2 Desember 2016.
Namun meski jumlah peserta reuni tersebut jauh lebih banyak, reuni tetap berjalan damai dan tertib. Bahkan setelah massa bubar, kawasan Monas tetap bersih, tak ada sampah berserakan.
Sebelum acara ini terselenggara, sekelompok orang yang menamakan diri Jaga Indonesia mendemo Balaikota DKI untuk menuntut Gubernur Anies Baswedan agar mencabut izin penggunaan Monas sebagai tempat penyelenggaraan Reuni 212.
Tak hanya itu, mantan pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, bernat membuat Reuni 212 tandingan pada hari yang sama dan di tempat yang sama, namun izin yang dia ajukan ke Polda Metro Jaya, ditolak. Tak cukup hanya itu, Kapitra bahkan menuduh peserta Reuni 212 dibayar Rp100.000/orang oleh Parpol tertentu, sehingga Partai Gerindra yang merasa dituduh, langsung membantah.
Gangguan juga muncul karena pada Minggu (2/12/2018), Presiden Jokowi dikabarkan mengadakan Maulid Nabi SAW di Masjid Istiqlal, sehingga umat Islam peserta Reuni 212 dari berbagai daerah urung singgah di Masjid itu dan langsung menuju Monas.
Ali berterima kasih kepada seluruh elemen dan pihak-pihak yang ikut menyukseskan Reuni Akbar 212 yang super damai kemarin, baik dari pihak panitia, aparat keamanan, Pemprov DKI dan peserta Reuni Akbar 212 yang datang dari berbagai penjuru negeri.
Ia menilai, meski Reuni 212 bukan agenda politik, namun tidak ada masalah juga kalau seandainya peserta Reuni Akbar 212 menyatakan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres tertentu selama tidak melanggar hukum atau melawan hukum.
"Justru itu hak konstitusional yang dilindungi dan diatur oleh UU di negeri ini," pungkasnya. (rhm)
